JAKARTA. Pemerintah sedang menyusun roadmap industri batik. Tujuannya ingin menjadikan industri batik berskala ekspor.Menteri Perindustrian MS Hidayat menargetkan, langkah menjadikan batik berskala ekspor ini sudah berjalan tahun depan. Hidayat berharap, penyusunan roadmap ini bisa selesai dalam dua bulan ke depan.Salah satunya cara mewujudkan rencana itu adalah dengan menggenjot kapasitas produksi batik. Sebab, Hidayat mengungkapkan, nilai perdagangan batik selama ini masih kurang dari Rp 3 triliun.Sejumlah daerah yang selama ini dikenal sebagai sentra batik seperti Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ternyata belum mampu memenuhi permintaan ekspor. "Masih dalam kapasitas berskala menengah belum besar," katanya. Salah satu upaya menggiring menjadikan industri batik melalui intervensi pemerintah dengan sejumlah kebijakan mendukung industri batik. Diantaranya mengeluarkan kebijakan mewajibkan penggunaan batik di seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta. "Demi kepentingan nasional mestinya diwajibkan pemerintah maupun swasta menggunakan batik seminggu dua kali," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah susun roadmap industri batik
JAKARTA. Pemerintah sedang menyusun roadmap industri batik. Tujuannya ingin menjadikan industri batik berskala ekspor.Menteri Perindustrian MS Hidayat menargetkan, langkah menjadikan batik berskala ekspor ini sudah berjalan tahun depan. Hidayat berharap, penyusunan roadmap ini bisa selesai dalam dua bulan ke depan.Salah satunya cara mewujudkan rencana itu adalah dengan menggenjot kapasitas produksi batik. Sebab, Hidayat mengungkapkan, nilai perdagangan batik selama ini masih kurang dari Rp 3 triliun.Sejumlah daerah yang selama ini dikenal sebagai sentra batik seperti Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ternyata belum mampu memenuhi permintaan ekspor. "Masih dalam kapasitas berskala menengah belum besar," katanya. Salah satu upaya menggiring menjadikan industri batik melalui intervensi pemerintah dengan sejumlah kebijakan mendukung industri batik. Diantaranya mengeluarkan kebijakan mewajibkan penggunaan batik di seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta. "Demi kepentingan nasional mestinya diwajibkan pemerintah maupun swasta menggunakan batik seminggu dua kali," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News