Pemerintah susun skema blended finance



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyusun skema yang akan digunakan dalam blended finance untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso untuk mendisuksi lebih lanjut terkait skema blended finance. "Spiritnya juga sangat baik dengan Pak Wimboh menjelaskan bagaimana kira-kira nanti strukturnya dalam pendanaan alternatif ini," ungkapnya saat ditemui di kompleks Istana Negara, Senin (2/4).

Maklum, saat ini kemampuan APBN Indonesia ini hanya mampu memenuhi 30% dari dana infrastruktur yang dibutuhkan saat ini. Sehingga, 70%-nya pemerintah sedang mencara dana non APBN. Nah, yang terbaru, alternatif pendanaan yang akan dimanfaatkan adalah dengan skema blended finance.


Misalnya, proyek LRT yang diketahui 25% pembiayaannya berasal dari pemerintah. Sementara 75% dibiayai dari luar dengan bunga 8,25% per tahun. Untuk itu, Luhut juga akan membawa hal ini saat world economic forum di Washington DC 17 April nanti.

Setidaknya, terdapat 10 proyek yang akan disiapkan untuk didanai dengan blended finance. Tak menutup kemungkinan kesepuluh proyek tersebut meliputi proyek-proyek strategi nasional.

Apalagi, saat ini keadaan ekonomi Indonesi sudah dinilai baik dengan masuk dalam kategori layak investasi. Luhut juga menyampaikan, potensi yang didapat dari blended finance ini cukup besar. "Bisa mencappai puluhan triliunan dollar Amerika Serikat," tambah Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi