JAKARTA. Pemerintah mulai menyusun strategi baru dalam penarikan utang untuk pembiayaan APBN. Ke depan, penarikan utang untuk pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah. Sehingga, kemungkinan porsi penarikan utang di awal tahun akan sedikit berubah. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan Kemenkeu akan membuat perencanaan kas, di mana waktu penerbitan Surat Utang Negara (SUN) akan disesuaikan dengan waktu pemerintah membutuhkan dana segar. Hal ini dilakukan untuk menghindari besarnya dana menganggur di dalam kas negara. "Jadi antara cash management dan debt management akan saling berkoordinasi," ujar Agus Kamis (13/12). Ia menambahkan, pemerintah akan mengidentifikasi tren masuknya penerimaan negara, seperti bulan-bulan masuknya setoran pajak ke kas negara. Pada saat itu, pemerintah tidak akan menjadwalkan penarikan utang. Nah, ketika penarikan belanja mulai besar, baru pemerintah akan menjadwalkan penarikan utang. Pejabat sementara (Pjs) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan menuturkan, pemerintah akan membuat sinkronisasi dalam manajemen aset dan utang (liability). Sehingga, "Penerbitan surat utang akan dikoordinasikan, dibikin strateginya dalam satu tahun. Kami tidak sendiri, tapi dilakukan bersama-sama (dengan Ditjen Perbendaharaan Negara)," jelasnya. Meski begitu Robert bilang pemerintah tetap akan melakukan mekanisme penerbitan di awal tahun (front loading). Hanya saja, kata dia kemungkinan porsi penerbitan di awal tahun agak sedikit berubah, meski tidak banyak. Agus juga bilang skema penarikan utang di awal tahun alias front loading ini tetap dibutuhkan. Alasannya, di awal tahun biasanya pemerintah belum membukukan penerimaan misalnya yang berasal dari setoran pajak dan penerimaan lainnya. Nah, "Front loading di Januari ini perlu untuk mengatasi kekurangan kas," ujarnya. Catatan saja, dalam APBN 2013 pemerintah menetapkan defisit APBN sebesar 1,65% dari PDB atau Rp 153,3 triliun. Pembiayaan defisit anggaran ini melalui pembiayaan utang dan non utang. Untuk pembiayaan melalui utang, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 180,4 triliun, pinjaman luar negeri neto sebesar Rp 19,5 triliun dan pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp 500 miliar. Sedangkan pembiayaan non utang terdiri dari perbankan dalam negeri sebesar Rp 14,3 triliun dan non perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp 22,5 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah susun strategi penarikan utang
JAKARTA. Pemerintah mulai menyusun strategi baru dalam penarikan utang untuk pembiayaan APBN. Ke depan, penarikan utang untuk pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah. Sehingga, kemungkinan porsi penarikan utang di awal tahun akan sedikit berubah. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan Kemenkeu akan membuat perencanaan kas, di mana waktu penerbitan Surat Utang Negara (SUN) akan disesuaikan dengan waktu pemerintah membutuhkan dana segar. Hal ini dilakukan untuk menghindari besarnya dana menganggur di dalam kas negara. "Jadi antara cash management dan debt management akan saling berkoordinasi," ujar Agus Kamis (13/12). Ia menambahkan, pemerintah akan mengidentifikasi tren masuknya penerimaan negara, seperti bulan-bulan masuknya setoran pajak ke kas negara. Pada saat itu, pemerintah tidak akan menjadwalkan penarikan utang. Nah, ketika penarikan belanja mulai besar, baru pemerintah akan menjadwalkan penarikan utang. Pejabat sementara (Pjs) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan menuturkan, pemerintah akan membuat sinkronisasi dalam manajemen aset dan utang (liability). Sehingga, "Penerbitan surat utang akan dikoordinasikan, dibikin strateginya dalam satu tahun. Kami tidak sendiri, tapi dilakukan bersama-sama (dengan Ditjen Perbendaharaan Negara)," jelasnya. Meski begitu Robert bilang pemerintah tetap akan melakukan mekanisme penerbitan di awal tahun (front loading). Hanya saja, kata dia kemungkinan porsi penerbitan di awal tahun agak sedikit berubah, meski tidak banyak. Agus juga bilang skema penarikan utang di awal tahun alias front loading ini tetap dibutuhkan. Alasannya, di awal tahun biasanya pemerintah belum membukukan penerimaan misalnya yang berasal dari setoran pajak dan penerimaan lainnya. Nah, "Front loading di Januari ini perlu untuk mengatasi kekurangan kas," ujarnya. Catatan saja, dalam APBN 2013 pemerintah menetapkan defisit APBN sebesar 1,65% dari PDB atau Rp 153,3 triliun. Pembiayaan defisit anggaran ini melalui pembiayaan utang dan non utang. Untuk pembiayaan melalui utang, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 180,4 triliun, pinjaman luar negeri neto sebesar Rp 19,5 triliun dan pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp 500 miliar. Sedangkan pembiayaan non utang terdiri dari perbankan dalam negeri sebesar Rp 14,3 triliun dan non perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp 22,5 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
