JAKARTA. Pemerintah memastikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan kembali menerima injeksi dana dari pemerintah di tahun depan sebesar Rp 3,6 triliun untuk membangun sarana dan prasarana light rapid transit (LRT). Bahkan, hal tersebut telah dimasukkan dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisis VI DPR, Rabu (19/7) malam. Meski demikian lanjutnya, injeksi modal tersebut tidak harus dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sri Mulyani bilang, ada tiga skema yang bisa dilakukan, yaitu melalui PMN, pemberian subsidi, dan alokasi anggaran kementerian atau lembaga (K/L), untuk Kementerian Perhubungan.

Ketiga skema tersebut bahkan telah dibicarakan dengan KAI dan PT Adhi Karya (Persero) selaku kontraktor sarana LRT. Tak hanya itu, ketiga skema tersebut juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

"Yang bisa dimainkan agar proyek tetap jalan dilihat dari ketiga cost itu. Keputusan waktu itu untuk ubah PMN, untuk 2018 kami sudah masukkan dalam nota keuangan 2018," kata Sri Mulyani, Rabu malam (19/7).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso menilai, alokasi suntikan modal yang diberikan pemerintah tahun depan bisa dimanfaatkan oleh PT KAI untuk menyempurnakan pembangunan LRT Jabodebek. "Kalau tidak ada PMN, mungkin LRT bisa jadi barang mangkrak," kata dia.

Hari ini, DPR telah menyetujui suntikan dana untuk PT KAI, lewat PMN sebesar Rp 2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia