JAKARTA. Pemerintah akan mengkaji lebih komprehensif untung-rugi keikutsertaan dalam Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atawa Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, selain isu soal kesehatan, masih banyak hal lain yang mesti menjadi pertimbangan seperti petani, industri tembakau, serta penerimaan negara. Presiden Joko Widodo mengatakan, meskipun Indonesia merupakan negara satu-satunya di Asia Pasifik yang belum meneken FCTC, hal ini tak membuat pemerintah terburu-buru untuk mengambil kebutusan. Pengambilan keputusan ini harus diambil dengan menimbang seluruh aspek, sehingga bisa mencerminkan kepentingan naisonal dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. "Saya juga tidak ingin sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren dari banyak negara yang sudah ikut. Tapi harus betul-betul melihat kepentingan nasional," kata dia dalam rapat terbatas, Selasa (14/6).
Pemerintah tak bakal buru-buru ratifikasi FCTC
JAKARTA. Pemerintah akan mengkaji lebih komprehensif untung-rugi keikutsertaan dalam Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atawa Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, selain isu soal kesehatan, masih banyak hal lain yang mesti menjadi pertimbangan seperti petani, industri tembakau, serta penerimaan negara. Presiden Joko Widodo mengatakan, meskipun Indonesia merupakan negara satu-satunya di Asia Pasifik yang belum meneken FCTC, hal ini tak membuat pemerintah terburu-buru untuk mengambil kebutusan. Pengambilan keputusan ini harus diambil dengan menimbang seluruh aspek, sehingga bisa mencerminkan kepentingan naisonal dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. "Saya juga tidak ingin sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren dari banyak negara yang sudah ikut. Tapi harus betul-betul melihat kepentingan nasional," kata dia dalam rapat terbatas, Selasa (14/6).
