JAKARTA. Pemerintah tidak akan memberikan insentif fiskal bagi investor yang terlibat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, pemerintahnya hanya akan memberikan kemudahan berinvestasi.Agus mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi hal-hal yang menjadi keluhan investor selama ini. "Itu (fasilitas) seperti tentang kepastian perizinan, kecepatan waktu, tersedianya lahan, tersedianya infrastruktur misalnya listrik ataupun kemudahan transportasi laut," katanya, Senin (11/4).Agus juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan insentif khusus. "Jadi kami bicarakan secara umum dan semua regulasi-regulasi yang harus diperbaiki supaya lebih efisien itu juga dilakukan,” ujarnya.Mengenai pendanaan pembangunan masterplan, Agus menyatakan porsinya akan lebih besar dari pihak swasta dibandingkan dari anggaran pemerintah. Sebelumnya, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menyatakan ada 26 BUMN yang ikut mendanai program ini. Total anggaran belanjanya dari 26 BUMN itu sudah mencapai 80% dari total anggaran seluruhnya sebesar Rp 836 triliun. Dari 26 BUMN itu yang menyumbang investasi terbesar adalah PT Pertamina, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah tak beri insentif fiskal dalam proyek MP3EI
JAKARTA. Pemerintah tidak akan memberikan insentif fiskal bagi investor yang terlibat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, pemerintahnya hanya akan memberikan kemudahan berinvestasi.Agus mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi hal-hal yang menjadi keluhan investor selama ini. "Itu (fasilitas) seperti tentang kepastian perizinan, kecepatan waktu, tersedianya lahan, tersedianya infrastruktur misalnya listrik ataupun kemudahan transportasi laut," katanya, Senin (11/4).Agus juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan insentif khusus. "Jadi kami bicarakan secara umum dan semua regulasi-regulasi yang harus diperbaiki supaya lebih efisien itu juga dilakukan,” ujarnya.Mengenai pendanaan pembangunan masterplan, Agus menyatakan porsinya akan lebih besar dari pihak swasta dibandingkan dari anggaran pemerintah. Sebelumnya, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menyatakan ada 26 BUMN yang ikut mendanai program ini. Total anggaran belanjanya dari 26 BUMN itu sudah mencapai 80% dari total anggaran seluruhnya sebesar Rp 836 triliun. Dari 26 BUMN itu yang menyumbang investasi terbesar adalah PT Pertamina, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
