JAKARTA. Alasan dibatalkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat perlahan mulai terkuak. Salah satunya adalah kajian konsultan Jepang yang tak lengkap. Konsultan Jepang, semisal,  tak memasukkan keberadaan anjungan minyak Pertamina.

Oleh karena itu, pemerintah tidak akan melibatkan konsultan Jepang dalam studi pembangunan pelabuhan, pengganti Cilamaya.

Dedy S. Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas mengatakan, pemerintah tidak melibatkan konsultan Jepang dalam penentuan lokasi dan dalam studi kelayakan pembangunan pelabuhan baru pengganti Cilamaya.

Hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi, rencana pembangunan pelabuhan pengganti  Cilamaya ini dirancang atas inisiatif perusahaan Jepang untuk menunjang kegiatan industrinya di Jakarta dan Jawa Barat.

Alhasil, "Studi kelayakan dan penentuan lokasi harus independen, tidak boleh konsultan Jepang," jelas Dedy,  Selasa (21/4).

Subang atau Indramayu

Bappenas juga akan mengusulkan agar dana studi kelayakan ditanggung pemerintah lewat APBN agar hasil kajian dan studi kelayakan proyek pelabuhan pengganti Cilamaya independen. "Kebutuhan dananya US$ 1,5- US$ 2 juta," kata Dedy.

Kementerian Perhubungan sebelumnya mengklaim, pelabuhan Cilamaya bisa dibangun, sesuai hasil kajian tiga konsultan independen. Hanya, PT Pertamina (Persero) menduga, konsultan  tak independen karena dibiayai Japan International Cooperation Agency (JICA)

Apalagi, kajian tidak lengkap. "Keberadaan anjungan minyak Pertamina memang tidak masuk dalam kajian JICA," kata Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, beberapa waktu lalu kepada KONTAN.

Andrinof menjelaskan, kajian pelabuhan Cilamaya sebelumnya hanya fokus ke proyek, tanpa mengukur jumlah anjungan lepas pantai dan pipa gas Pertamina. "Tapi akhirnya pemerintah memastikan  tidak mungkin dibangun di Cilamaya,” ujar dia.

Rencananya, kata Andrinof, pemerintah akan menggeser proyek pelabuhan Cilamaya ke lokasi baru di Subang atau Indramayu. Namun, keputusan ini belum final dan masih menunggu hasil kajian konsultan independen. Yang pasti, pemerintah tetap optimistis, penggeseran lokasi pembangunan pelabuhan baru tidak akan menurunkan minat para investor dalam proyek ini. Pembangunan pelabuhan ini untuk memecah kepadatan di Tanjung Priok yang dikelola Pelindo II dan menurunkan biaya logistik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto