JAKARTA. Pada hari ini (18/9), pemerintah menyelenggarakan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk negara. Dari lima seri sukuk yang dilelang, tidak ada satu pun seri yang diserap pemerintah.Sukuk yang dilelang tersebut memiliki seri SPN-S19032013 bertenor 3 bulan, PBS001 bertenor 6 tahun, PBS002 bertenor 10 tahun, PBS003 bertenor 15 tahun, dan PBS004 bertenor 20 tahun.Padahal, penawaran yang masuk sebesar Rp 1,365 triliun atau oversubscribed hampir tiga kali dari target pemerintah sebesar Rp 500 miliar.Pengamat Obligasi Imam MS mencermati, di tengah pasar obligasi yang mulai bangkit, yield yang ditawarkan investor terbilang sangat tinggi. Contohnya saja seri PBS001 bertenor 6 tahun, yield terendah yang ditawarkan 5,9%."Yield yang ditawarkan sangat tinggi di atas yield seri PBS001 di pasar sekunder yang sekitar 5,6%," jelas Imam kepada KONTAN, Selasa (18/9).Sedangkan kebutuhan pemerintah atas penyerapan surat utang hanya sekitar 23% lagi. "Sehingga pemerintah pun tidak terlalu agresif menyerap penawaran yang tinggi," tutur Imam.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah tak menyerap penawaran lelang sukuk
JAKARTA. Pada hari ini (18/9), pemerintah menyelenggarakan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk negara. Dari lima seri sukuk yang dilelang, tidak ada satu pun seri yang diserap pemerintah.Sukuk yang dilelang tersebut memiliki seri SPN-S19032013 bertenor 3 bulan, PBS001 bertenor 6 tahun, PBS002 bertenor 10 tahun, PBS003 bertenor 15 tahun, dan PBS004 bertenor 20 tahun.Padahal, penawaran yang masuk sebesar Rp 1,365 triliun atau oversubscribed hampir tiga kali dari target pemerintah sebesar Rp 500 miliar.Pengamat Obligasi Imam MS mencermati, di tengah pasar obligasi yang mulai bangkit, yield yang ditawarkan investor terbilang sangat tinggi. Contohnya saja seri PBS001 bertenor 6 tahun, yield terendah yang ditawarkan 5,9%."Yield yang ditawarkan sangat tinggi di atas yield seri PBS001 di pasar sekunder yang sekitar 5,6%," jelas Imam kepada KONTAN, Selasa (18/9).Sedangkan kebutuhan pemerintah atas penyerapan surat utang hanya sekitar 23% lagi. "Sehingga pemerintah pun tidak terlalu agresif menyerap penawaran yang tinggi," tutur Imam.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News