JAKARTA. Wakil presiden (Wapres) Boediono kembali membahas rencana penghentian kerja sama investasi yang bersifat bilateral, alias Bilateral Investment Treaties (BIT) dengan 66 negara. Sejauh ini, pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai masih sesuai dengan rencana awal. Meskipun, kondisi ekonomi nasional, utamanya dari sisi fiskal masih mengalami masalah. Salah satunya, defisit anggaran yang memaksa pemerintah memangkas sejumlah anggaran. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, kondisi fiskal masih mendukung rencana tersebut. Mahendra menjelaskan penghentian kerjasama investasi bilateral ini dilakukan untuk menyesuaikan perjanjian investasi dengan aturan yang ada. Sehingga nantinya, kerjasama bilateral yang dibuat mendukung aturan investasi tersebut.
Pemerintah tak perpanjang BIT dengan 66 negara
JAKARTA. Wakil presiden (Wapres) Boediono kembali membahas rencana penghentian kerja sama investasi yang bersifat bilateral, alias Bilateral Investment Treaties (BIT) dengan 66 negara. Sejauh ini, pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai masih sesuai dengan rencana awal. Meskipun, kondisi ekonomi nasional, utamanya dari sisi fiskal masih mengalami masalah. Salah satunya, defisit anggaran yang memaksa pemerintah memangkas sejumlah anggaran. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, kondisi fiskal masih mendukung rencana tersebut. Mahendra menjelaskan penghentian kerjasama investasi bilateral ini dilakukan untuk menyesuaikan perjanjian investasi dengan aturan yang ada. Sehingga nantinya, kerjasama bilateral yang dibuat mendukung aturan investasi tersebut.