JAKARTA. Krisis pangan sudah diambang mata, namun sejauh ini pemerintah belum serius membenahi kebijakan ekonomi pangan. Pemerintah masih setengah hati memberikan perlindungan sektor pertanian termasuk memakmurkan para petani.

Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Lampung, Bustanul Arifin, bukti pemerintah tidak serius bisa dilihat dari perkembangan produksi pangan yang terbilang lambat. "Data saya itu dari tahun 1990-an hingga 2010, pertumbuhan produktivitas padi rata-rata satu hingga dua persen saja. Anehnya, hanya pas Pemilu itu di 2009, sempat mencapai enam persen. Bagaimana ini, kok bagusnya pas pemilu saja. Kedelai nyaris gak tumbuh, gula lompat-lompat gak karuan, jagung agak lumayan, cuma sekarang orang gak makan jagung, dikasih ke ayam," ujarnya di DPR (21/10).

Untuk itu ia mendesak pemerintah agar ke depannya lebih serius memperhatian kebijakan ekonomi pangan. Persoalan utama saat ini menurutnya adalah lemahnya perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha sektor pertanian lainnya.

"Kalau kita lihat data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 itu ada disparitas kemiskinan yang sangat besar antara kota dan desa. Angka kemiskinan di desa, yang mayoritas penduduknya bertani mencapai 72%. Sisanya di kota, jauh sekali perbandingannya," tambahnya lagi.

Salah satu upaya yang memungkinkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup petani selain pembatasan impor, seperti disampaikan Bustanul yakni dengan menyiapkan Bank Pertanian atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Ini diperlukan untuk memberi jaminan modal yang memadai bagi petani, agar tidak terjebak lintah darat atau tengkulak.

"Saya dapat kabar itu, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Jasa Raharja itu tengah menyiapkan asuransi pertanian. Ini penting untuk meringankan beban potensi kerugian petani karena serangan hama atau gagal panen. Atau BRI yang mengakusisi Bank Agro untuk fokus ke pertanian, ini perlu diperjelas bagaimana kabar sesungguhnya," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test