KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Komite Kredensial PBB pada hari Kamis (15/12) menetapkan bahwa pemerintah Taliban Afghanistan dan junta Myanmar untuk sementara dilarang mengirim utusan ke forum PBB.

Komite Kredensial PBB beranggotakan sembilan negara termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan China.

Majelis Umum PBB tahun lalu mendukung penundaan keputusan tentang kredensial Myanmar dan Afghanistan. Penundaan pengambilan keputusan hingga saat ini membuat utusan kedua negara masih bisa hadir di PBB.

Dilansir dari Reuters, 193 anggota Majelis Umum PBB direncanakan untuk menyetujui keputusan itu pada hari Jumat (16/12). 

Baca Juga: Sedikitnya 21 Tewas dalam Serangan Bom Bunuh Diri di Sebuah Masjid, Kabul, Afganistan

Baik pemerintah Taliban maupun junta Myanmar sama-sama berebut klaim hak kehadiran di PBB dengan pemerintah yang mereka gulingkan tahun lalu.

Mayoritas suara di PBB masih belum mengakui kekuasaan dua entitas tersebut. Pemerintah Taliban dan junta Myanmar hingga kini belum mendapat pengakuan internasional meski sudah berkuasa lebih dari satu tahun.

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan negara pada 1 Februari 2021, sementara Taliban mengusir pemerintah resmi Afghanistan pada 15 Agustus di tahun yang sama.

Baca Juga: Indonesia & Uni Eropa Dorong Percepatan Penyelesaian Perundingan IEU CEPA

Selain sengketa kursi Afghanistan dan Myanmar, klaim serupa juga datang dari Libya. Pemerintah Stabilitas Nasional (GNS) Libya meminta kursinya di PBB yang kini diduduki Pemerintah Persatuan Nasional dikembalikan.

Kubu persatuan nasional berkedudukan di ibu kota Libya, Tripoli, sementara GNS berpusat di wilayah timur Libya.

Komite Kredensial PBB mengadakan pertemuan pada 12 Desember dan sepakat, tanpa pemungutan suara, untuk  menunda pertimbangan kredensial terkait sengketa kursi untuk Myanmar, Afghanistan, dan Libya.

Komite juga akan mempertimbangkan kembali mempertimbangkan status ketiganya dalam sesi ke-77 yang berakhir pertengahan September tahun depan.