KONTAN.CO.ID - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah salah satu prioritas program Nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala. Saat ini, pemerintah telah membangun 7 PLBN yang ada di tiga wilayah perbatasan Indonesia, yakni Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Sri Hartoyo mengatakan, saat ini, ketujuh PLBN tersebut telah rampung dan pembangunannya sedang dilanjutkan ke tahap II untuk menjadi kawasan terpadu di perbatasan.

Di samping itu, pemerintah juga telah merancang pembangunan 9 PLBN lainnya yang akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Pembangunan 9 PLBN tersebut rencananya bakal digarap setelah pembangunan tahap II dari 7 PLBN telah rampung.

"PLBN se-Indonesia itu memang banyak. Kita bangun dulu yang 7 prioritas pertama. Nanti akan dilanjutkan 9 lainnya sebagai prioritas kedua. Soalnya, target kita PLBN tahap I akan selesai 2018 nanti," kata Sri, awal pekan lalu.

Lokasi kesembilan PLBN tersebut sebagian mencakup wilayah yang ada di PLBN sebelumnya. Dan sebagian ada pula wilayah baru, seperti Kalimantan Utara, Kepulauan Riau dan juga Provinsi Riau. Ketiga lokasi baru tersebut diketahui berbatasan dengan Malaysia dan Vietnam.

Sedangkan PLBN yang pembangunannya tengah berjalan terletak di Rupat, Kabupaten Bengkalis (Riau), Serasan, Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau), Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang (Kalbar), Jasa di Kabupaten Sintang (Kalbar), Sei Pancang di Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara), Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara (NTT), Maritaeng di Kabupaten Alor (NTT), Oepuli di Kabupaten Kupang (NTT) dan Waris di Kabupaten Kherom (Papua).

"Kita perlu koordinasi juga dengan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) soal pola desainnya seperti apa. Mungkin pola desainnya hampir sama. Soal rekomendasi lokasi juga dari BNPP. Desainnya dari kita, menyesuaikan kebutuhannya seperti apa," jelas Sri.

Perbaikan infrastruktur di wilayah perbatasan dilakukan sebagai upaya mendongkrak kualitas hidup masyarakat perbatasan. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menginginkan wilayah perbatasan menjadi suatu kawasan terpadu yang terintegrasi dengan sejumlah fasilitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini