KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menambah peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Padahal tahun ini kinerja BPD tak mumpuni dalam salurkan FLPP.

Tahun ini ada 11 bank nasional, dan 26 BPD yang akan salurkan FLPP. Sementara tahun depan ada enam bank nasional dan 34 BPD. Dari target alokasi sebesar 40.000 unit penyaluran FLPP 2017, hingga Rabu (19/12) baru terealisasi 20.227 unit.

Mulyo Wibowo, Kepala Sub-Direktorat Pola Pembiayaan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya mengatakan, serapan yang tak maksimal yerjadi lantaran BPD kurang cepat menyalurkan FLPP.

"BPD untuk menjalin KPR masih butuh akselerasi. Kemudian ada juga bank yang sudah Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) tapi tidak merealisasikannya," katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (20/12).

Dari data Kementerian PUPR, sejak tahun 2010 hingga November 2017, penyaluran FLPP telah terserap sebanyak 513.295 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp 30,18 triliun. Dari pencapaian tersebut BPD hanya berkontribusi sebesar 3% dengan penyaluran dana FLPP untuk 13.443 unit senilai Rp 1,57 triliun. Sementara 97% sisanya digarap bank nasional menyalurkan dana untuk 499.852 unit senilai Rp 28,61 triliun. Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, serapan yang kurang lantaran pencairan dana terganjal proses penentuan APBN-P. "Dananya baru bisa cair bulan Oktober setelah penentuan APBN-P 2017. Jadi kami kerja keras selama Oktober, November, dan Desember," kata Lana seusai penandatanganan PKO FLPP, Kamis (21/12) di Kantor Kementerian PUPR.

Soal menambah porsi BPD, Lana mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang merata bagi pihak perbankan. Sejak 2010 hingga November 2017 BTN jadi bank yang paling besar serapannya yaitu sebesar 84,77% dari 435.120 unit senilai Rp 24 triliun dari total serapan perbankan di luar BPD.

Sementara tahun depan Bank Artha Graha akan dapat alokasi paling banyak yaitu sebesar 10.000 unit. Sedangkan BPD yang dapat alokasi terbanyak adalah Bank Papua sebanyak 3.000 unit.

Alokasi terkecil didapat BPD DIY, Bank Jateng Syariah, Bank Jambi Syarih, dan Bank Kaltimtra Syariah di mana masing-masing hanya dapat alokasi 100 unit. "Kami dorong BPD untuk memiliki kesempatan yang sama, agar tak terkonsentrasi di satu bank saja," kata Lana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini