JAKARTA. Selain memperbesar ruang fiskal tahun 2015 dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pengurangan belanja non produktif, pemerintah juga akan menambah anggaran sejumlah program, salah satunya adalah dana desa. 

Jika dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 9 triliun, nantinya akan ditambah menjadi Rp 20 triliun. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, alokasi anggaran paling besar untuk RAPBN-P 2015 adalah untuk infrastruktur.

Dana desa juga nantinya akan lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa. Begitupun dengan anggaran untuk belanja program bantuan sosial akan ditambah sekitar Rp 50 triliun-Rp 60 triliun tahun depan.

"Sehingga Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan mendapat porsi yang besar," ujar Bambang, Rabu (24/12) di Kantor Presiden, jakarta.

Bambang mengatakan hal ini setelah sidang kabinet paripurna membahas RAPBN-P 2015 hari ini di kantor presiden. Sebelumnya, sebelum sidang kabinet digelar menteri sosial Khofifah Indar parawansa, peningkatan anggaran itu terjadi lantaran rencana penambahan jumlah penerimanya. 

Misalnya saja untuk program Kartu Keluarga Ssejahtera (KKS) diperkirakan akan bertambah 500.000, untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertambah 8,3 juta orang, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertambah 2,2 juta orang. Untuk KKS saja yang ada di Kementerian Sosial, pada periode enam bulan pertama anggarannya akan ditambah Rp 19,1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa