KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan menambah kuota program bedah rumah pada 2026 menjadi 400.000 unit yang akan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, program tersebut tidak hanya memperluas akses hunian layak, tetapi juga diharapkan mendorong pemerataan ekonomi.
Baca Juga: Tambah Kuota Bedah Rumah, Pemerintah Bakal Renovasi 400.000 Rumah Tahun Ini "Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan," ujarnya. Selain program bedah rumah, pemerintah juga mempercepat pembangunan rumah susun (rusun) dengan memanfaatkan lahan milik negara. Presiden mengarahkan agar lahan strategis, terutama di kawasan perkotaan, dioptimalkan untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk aset milik BUMN seperti sektor perkeretaapian. Pemanfaatan lahan ini akan menyasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari berpenghasilan rendah hingga menengah. Lokasinya tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota lain seperti Bandung yang telah diidentifikasi memiliki lahan potensial. Untuk mempercepat realisasi, Presiden juga menugaskan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyiapkan lahan, sementara pembiayaan dan pembangunan akan disinergikan dengan Danantara.
Baca Juga: Anggaran Perumahan Ditambah Jadi Rp 10 Triliun untuk Program Bedah Rumah pada 2026 Pemerintah menargetkan program ini bisa berjalan masif melalui kolaborasi lintas kementerian dan BUMN. Di sisi implementasi, Kementerian PKP telah melakukan inventarisasi lahan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Salah satu proyek awal akan dimulai di Bandung pada akhir April 2026. Sementara di kawasan Pasar Senen, Jakarta, pemerintah menyiapkan 300 unit rusun bersama Danantara, ditambah 500 unit dari PT KAI untuk masyarakat sekitar. Proyek di Senen ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026. Dukungan juga datang dari sektor swasta. PT Astra International berkomitmen membangun 1.000 unit rumah susun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah akan menyiapkan lahan, sementara pembangunan dilakukan pihak swasta dan hasilnya diserahkan kepada negara.
Baca Juga: Menteri PKP Bertemu Gubernur Jabar, Bahas Strategi Bedah Rumah hingga Rusun Subsidi Seiring itu, pemerintah juga tengah merampungkan aturan baru terkait pembangunan rumah subsidi. Skemanya akan lebih fleksibel, termasuk penggunaan lahan dari negara, BUMN, pemerintah daerah, hingga swasta melalui skema CSR. Maruarar menegaskan pembangunan rusun menjadi solusi strategis untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan padat penduduk. Program ini akan diperluas ke berbagai kota dengan mengandalkan sinergi lintas sektor dan optimalisasi aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
