KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah kembali menambah kuota penjualan Sukuk Tabungan seri ST011 menjadi Rp 12,5 triliun pada Senin (20/11). Ditambahnya kuota penjualan ST011 sejalan dengan tingginya minat investor terhadap instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tersebut.

Berdasarkan data salah satu Mitra Distribusi (Midis) ST011 yakni Investree, penjualan ST011 sudah mencapai sekitar Rp 11,04 triliun hingga Senin (20/11) pukul 15.20 WIB. ST011 tenor 2 tahun dipesan sebanyak Rp 7.48 triliun sementara ST011 tenor 4 tahun dipesan sebanyak Rp 3,56 triliun.

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan sebelumnya bahwa pertimbangan utama penambahan kuota ST011 untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Selain itu, penambahan kuota ST011 juga melihat minat masyarakat yang besar.

Baca Juga: Pemerintah Lelang Enam Seri Sukuk pada Selasa (21/11), Target Indikatif Rp 9 Triliun

Adapun dengan penambahan kuota menjadi Rp 12,5 triliun pada Senin pagi (20/11), maka sudah empat kali kuota nasional ST011 ditambah oleh pemerintah yang awalnya hanya Rp 8 triliun pada 6 November 2023. Penawaran ST011 masih tersisa 16 hari lagi, dimana penawaran ST011 berlangsung selama tanggal 6 November hingga 6 Desember 2023.

Minimal pemesanan kedua seri tersebut sebesar Rp1 juta, berlaku kelipatan. Maksimal pemesanan ST011-T2 sebesar Rp5 miliar, sedangkan untuk ST011-T4 maksimal pemesanannya Rp10 miliar.

Baca Juga: Minat Masyarakat Terhadap SBN Kian Meningkat

Sebagai pengingat, ST011T2 memiliki imbal hasil (kupon) minimalnya 6,30% per tahun, dengan tanggal jatuh tempo pada 10 November 2025. Sementara itu, ST011T4 memiliki kupon minimalnya 6,50% per tahun, dengan tanggal jatuh tempo jatuh pada 10 November 2027.

Karakteristik ST011 memiliki imbal hasil floating with floor, artinya jika suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik maka imbal hasilnya juga akan ikut naik. ST011 tidak dapat diperdagangkan atau dialihkan (non-tradeable), namun memiliki fasilitas early redemption tanpa dikenakan biaya oleh pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati