KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat mencapai 35.000 unit hingga akhir 2026. Bahkan menurutnya, pemerintah bisa merampungkan pembangunan hingga mencapai 40.000 kopdes di akhir tahun ini. 

Zulkifli mengatakan, potensi pembangunan hingga 40.000 unit tersebut didukung ketersediaan lahan. Pemerintah pun terus mempercepat pembangunan agar koperasi-koperasi tersebut dapat segera memasuki tahap operasional.

“Sekarang sudah moderat 35.000, tapi yang sudah akhir tahun, sudah siap sekarang hampir 29.000,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers persiapan operasional Kopdes Merah Putih di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga: Di Hadapan Investor Asing di Thailand, Suahasil Tegaskan Kredibilitas Fiskal RI

Ia menjelaskan, pembangunan KDKMP merupakan pekerjaan berskala besar yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), serta pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan desa.

Menurut zulkifli, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk membantu mempercepat pembangunan. Langkah ini ditempuh karena pembangunan koperasi dilakukan dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Setelah pembentukan koperasi diselesaikan, pemerintah kini berfokus pada pembangunan fisik dan persiapan operasional. Zulkifli menyebut, kesiapan operasional menjadi pekerjaan lanjutan yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Dari hampir 29.000 unit yang telah memasuki tahap persiapan operasional, pemerintah memprioritaskan sekitar 8.000 unit untuk segera dilengkapi berbagai kebutuhan. Kelengkapan tersebut mencakup stok barang hingga sarana transportasi untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.

Zulkifli mencontohkan, pemerintah akan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, gula, minyak goreng, gas LPG, serta beras. Selain itu, kendaraan operasional seperti truk dan mobil pikap juga akan diperiksa untuk memastikan benar-benar tersedia dan dapat digunakan.

Pemerintah turut menyiapkan penyaluran beras melalui Kopdes Merah Putih. Zulkifli menyebut, terdapat program beras bantuan pangan sebanyak satu juta ton untuk 33,2 juta penerima manfaat yang masih dalam proses penyelesaian administrasi dan verifikasi data.

Selain itu, pemerintah menyalurkan satu juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk membantu menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Pengiriman beras SPHP ke koperasi yang telah siap juga tengah berlangsung.

Untuk memastikan kesiapan koperasi, pemerintah akan melakukan monitoring serentak mulai 15 Oktober 2026. Pemantauan tahap awal menyasar sekitar 8.000 unit selama delapan hari, dengan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, serta jajaran TNI.

Zulkifli mengatakan, monitoring tersebut bertujuan mengidentifikasi kelengkapan sarana dan barang, sekaligus mengatasi kendala yang menghambat operasional koperasi. Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan untuk memonitor perkembangan di daerah selama satu bulan.

Ia mengakui, kesiapan setiap koperasi tidak akan seragam. Sebagian unit sudah memiliki kelengkapan operasional, sementara lainnya masih membutuhkan pemenuhan sarana dan pendampingan.

Menurut Zulkifli, penguatan kapasitas pengurus juga diperlukan agar koperasi desa dapat menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Karena itu, pemerintah memperkirakan pendampingan masih dibutuhkan selama satu hingga dua tahun ke depan sebelum koperasi diharapkan mampu beroperasi dengan lebih mandiri.

Baca Juga: Ditjen Pajak Catat Penerimaan PPN Digital Capai Rp 9,5 Triliun hingga September 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News