KONTAN.CO.ID - SUMEDANG. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 - 2034 dengan 60% ditawarkan ke swasta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sebanyak 60% proyek pembangkit listrik baru akan diberikan kepada sektor swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP).

“Kami juga melaporkan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pembangunan pembangkit listrik baru akan diberikan porsi besar kepada swasta yang kredibel, yaitu IPP. Dari total kebutuhan pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW), sekitar 60% akan kami serahkan kepada swasta,” kata Bahlil dalam sambutan Peresmian PLTA Jatigede, di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1). 

Rekam Jejak Bank DBS Indonesia Ciptakan Dampak Sosial Bagi Masyarakat Rentan

Baca Juga: Prabowo Resmikan 26 Pembangkit Listrik Senilai Rp 72 Triliun

Bahlil menerangkan, pelibatan swasta akan difokuskan pada entitas yang memiliki rekam jejak positif dan hubungan baik dengan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung kebutuhan energi nasional.

“Kami akan memastikan bahwa yang terlibat adalah swasta yang kredibel, bukan pihak yang menambah beban di luar kerangka pemerintah. Ini penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan proyek,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW)  dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dengan mayoritas sumbernya adalah energi baru terbarukan.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Penambahan Kapasitas Listrik 71 GW Hingga 2034

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT).

“Dalam periode 2025-2034, sekitar 60% penambahan kapasitas pembangkit akan menggunakan energi baru terbarukan. Ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (15/1).

Bahlil menjelaskan, dalam RUPTL terbaru, penggunaan EBT akan mendominasi pengembangan sektor kelistrikan dengan target mencapai 60% dari total penambahan kapasitas. Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan jaringan transmisi supergrid sepanjang 48.000 kilometer persegi untuk mendukung sistem kelistrikan nasional.

“Supergrid ini menjadi prioritas dan sedang kami kaji pendanaannya. Internal Rate of Return (IRR) untuk pembangunan jaringan transmisi ini hanya sekitar 3%-4%, berbeda dengan pembangkit listrik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, skema pendanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan,” tambah Bahlil.

Bahlil bilang investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1.100 triliun. Rinciannya, sekitar Rp 400 triliun untuk pengembangan jaringan transmisi dan Rp 600 triliun – Rp 700 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik, dengan sebagian besar pendanaan diharapkan berasal dari sumber dalam negeri.

“Pendanaannya tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar berasal dari dalam negeri melalui skema Power Purchase Agreement (PPA) dan Independent Power Producer (IPP),” tegas Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News