Pemerintah Targetkan 7 Blok Huntara di Aceh Tamiang Rampung 10 Januari 2026

Selasa, 06 Januari 2026 17:15 WIB

Oleh: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengebut pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pemerintah menargetkan sebanyak 7 blok huntara tersebut dapat tuntas sepenuhnya pada 10 Januari 2026 mendatang.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, saat ini progres pembangunan fisik di lapangan telah menyentuh angka sekitar 75%. Pihaknya berkomitmen penuh mendukung penanganan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar warga tak lagi bertahan di tenda pengungsian.

“Kami berkomitmen untuk mensuport penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/1/2026).

Secara teknis, huntara di Aceh Tamiang ini dibangun menggunakan sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan. Keunggulan sistem ini adalah proses konstruksi yang cepat namun tetap memiliki struktur yang kuat untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni.

Proyek yang berlokasi di Gampong Bundar, Aceh Tamiang ini, dirancang untuk menampung sekitar 84 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 336 jiwa. Pembangunan terdiri atas 7 blok utama, di mana setiap blok memiliki kapasitas untuk 12 KK.

Dody merinci, dari total 7 blok tersebut, saat ini terdapat satu blok yang masih difungsikan sementara sebagai area penyimpanan material bangunan. Hal ini dikarenakan posisinya yang strategis di bagian depan lokasi dan berbatasan langsung dengan akses jalan.

“Selain hunian, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan sarana air bersih, sanitasi, toilet komunal, hingga instalasi listrik dan pencahayaan,” tambahnya.

Adapun tahapan pekerjaan saat ini meliputi penyelesaian pondasi, pemasangan rangka modular, hingga pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP). Percepatan ini dianggap krusial agar masyarakat bisa segera menjalani masa pemulihan dengan kondisi yang lebih manusiawi.