KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menargetkan Indonesia bertransformasi dari eksportir kelapa mentah menjadi eksportir utama produk hilirisasi kelapa. 

Langkah ini ditempuh melalui penguatan industri pengolahan, peningkatan produktivitas kebun, serta pemberdayaan petani untuk meningkatkan nilai tambah dan devisa.

Target tersebut masuk dalam RPJMN 2025–2029. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun peta jalan pengembangan kelapa nasional yang berfokus pada hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan daya saing.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan roadmap tersebut disiapkan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan baku.

Baca Juga: Ekspor Kelapa Bulat Melonjak, Intervensi Harga Masih Terbatas Jelang Ramadan

"Targetnya Indonesia menjadi pengekspor utama produk berbasis kelapa, bukan lagi hanya kelapa utuh," ujarnya dalam keteranganya seperti dikutip Rabu (22/7/2026).

Menurut Rachmat, pemerintah akan memperkuat rantai pasok, meningkatkan kapasitas produksi, serta mendorong riset dan inovasi agar industri hilir berkembang dan petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

Indonesia saat ini merupakan produsen kelapa terbesar kedua dunia. Data BPS menunjukkan 65,51% produksi nasional berasal dari 10 provinsi, dengan Riau sebagai penyumbang terbesar.

Ketua Tim Kerja Kelapa Ditjen Perkebunan Agus Rosyid mengatakan pemerintah menargetkan pengembangan kebun kelapa seluas 500.000 hektare dan pembangunan 20 industri pengolahan dalam lima tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan industri dan ekspor.

"Hilirisasi menjadi kunci meningkatkan nilai tambah sekaligus menjaga daya saing kelapa Indonesia."

Agus mengakui sektor kelapa masih menghadapi produktivitas yang rendah, banyak tanaman tua, serta alih fungsi lahan akibat fluktuasi harga. Meski demikian, permintaan produk kelapa Indonesia terus meningkat dan kini datang dari hampir 80 negara.

Baca Juga: Kemendag Dorong Fasilitasi Perdagangan, Ekspor Gula Kelapa Tumbuh ke Pasar Global

Sementara itu, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Helmi Muhansah mengungkapkan luas perkebunan kelapa terus menyusut dengan rata-rata 0,96% per tahun atau turun hampir 12% sepanjang 2011–2024.

"BPDP mendukung pengembangan kelapa melalui peremajaan, sarana-prasarana, riset, dan penguatan SDM."

Menurut Helmi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan program tersebut. Saat ini juga disiapkan aturan teknis dan sistem digital untuk penyaluran dana pengembangan kelapa.

Dari sisi industri, Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Hadiwidjaya mendorong pemerintah mempercepat kebijakan hilirisasi dengan membatasi ekspor bahan baku dan memperkuat industri pengolahan di dalam negeri.

"Nilai tambah kelapa harus dinikmati di dalam negeri, bukan lewat ekspor bahan baku."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News