KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tengah berupaya menyelesaikan divestasi tambahan saham PT Freeport Indonesia pada awal tahun depan. Dengan demikian, saham negara di Freeport nantinya menjadi 61%. Bahlil mengatakan, pemerintah terus melakukan negosiasi agar pengalihan 10% saham dengan harga murah atau gratis. "Insya Allah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeportnya," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).
Lebih lanjut Bahlil mengatakan, penambahan saham masih menunggu perbaikan smelter tembaga milik Freeport di Gresik Jawa Timur yang kebakaran pada 14 Oktober lalu. Baca Juga: Realisasi Investasi Minerba Baru Capai US$ 4,98 Miliar Per Oktober 2024 "Begitu selesai, kami baru mulai bicara lagi soal tindaklanjutnya," ucap Bahlil. Adapun, penambahan saham 10% bagian dari mekanisme perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK yang dimiliki Freeport saat ini akan berakhir pada 2041. "Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia," kata Bahlil. Seperti diketahui, berdasarkan laporan kinerja kuartal III-2024 Freeport McMoran, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2024, PTFI berhak untuk mengajukan perpanjangan hak penambangan setelah tahun 2041. PTFI pun disebut telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengajukan perpanjangan izin seperti kepemilikan fasilitas smelter terintegrasi yang telah beroperasi, kepemilikan saham dalam negeri melalui MIND ID minimal 51% dan perjanjian dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tambahan kepemilikan saham PTFI sebesar 10%.
