KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menargetkan pembangunan 101 Sekolah Rakyat permanen tahap kedua dapat diselesaikan pada Juni 2026 mendatang. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari menjelaskan, penyelesaian proyek ini bertujuan agar fasilitas pendidikan tersebut langsung siap beroperasi pada tahun ajaran baru. "Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang di mulai pada Juli 2026 yang akan datang," ujarnya dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (25/3).
Qodari menjelaskan, proyek ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap pertama yang telah diresmikan tahun lalu. Di sekolah ini, siswa dari keluarga miskin ekstrem akan mendapatkan fasilitas asrama, layanan kesehatan, hingga sarana belajar digital secara gratis.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Pemulihan Pascabencana Sumatra Capai 73%, 11 Daerah Masih Jadi PR Per awal tahun 2026, lanjut Qodari, progres pembangunan diklaim masih sesuai rencana dan diharapkan tuntas pada 20 Juni 2026. Qodari membeberkan, awalnya pemerintah membidik pembangunan sekolah rakyat tahap kedua di 104 lokasi yang tersebar dari Pulau Jawa hingga Papua. Rinciannya, Pulau Jawa 40 lokasi, Sumatra 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi. Namun, saat ini baru 101 sekolah yang masuk dalam proses konstruksi awal, sementara tiga sisanya yang berlokasi di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil baru akan mulai dibangun pada Oktober mendatang. Dia menegaskan, persebaran lokasi ini merupakan langkah strategis untuk memeratakan akses pendidikan di wilayah tertinggal. "Sebaran ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Qodari menambahkan, dari sisi ekonomi, proyek tahap kedua ini diperkirakan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi. Selain itu, operasional sekolah diprediksi akan membuka 5.200 lapangan kerja bagi tenaga pendidik, di mana setiap sekolah ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun. "Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja sama dengan penyedia jasa dari BUMN Karya dan Swasta," pungkasnya.
Baca Juga: Periksa Yaqut, KPK Dalami Peran Pihak Lain Dalam Kasus Korupsi Kuota Haji 2024 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
