KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berada di rentang 5% sampai 5,5% year on year (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan outlook pertumbuhan ekonomi 2021 di kisaran 3,7%-4,5% yoy.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjajakamdani menilai asumsi pertumbuhan ekonomi tahun depan cukup realistis, namun dengan catatan tidak ada gelombang ketiga pandemi virus corona dan normalisasi kegiatan ekonomi tidak lagi didisrupsi oleh pandemi.

Di sisi lain, Shinta mengatakan pemerintah perlu juga memperhatikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, Terutama, kecepatan pencapaian target herd immunity nasional.

Kemudian, memperhatikan kemampuan pelaku usaha, khususnya di sektor-sektor yang terdampak sangat berat oleh pandemi.

Baca Juga: Ekonom Indef nilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah 2022 terlalu realistis

Tujuannya untuk memastikan laju ekonomi, karena pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan insentif/stimulus dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022.

Lalu, pemerintah harus memastikan daya beli dan confidence konsumsi masyarakat bisa pulih hingga akhir tahun ini. Terakhir, mempertimbangkan pembukaan/normalisasi perbatasan negara lain terhadap Indonesia, pun sebaliknya di tahun depan. Karenanya hal tersebut akan mempengaruhi potensi penerimaan investasi dan pertumbuhan sektor jasa nasional. 

"Seluruh elemen ini kami rasa akan sangat mempengaruhi potensi pencapaian pertumbuhan 5% tersebut tetapi saat ini belum bisa kita proyeksikan karena masih ada satu kuartal lagi yang belum dijalani dan kemungkinan kinerja kuartal IV-2021 akan sangat menentukan proyeksi pemulihan tahun depan. Karena itu pelaku usaha belum membuat outlook untuk tahun depan," kata Shinta kepada Kontan.co.id, Selasa (17/8).

Shinta menambahkan jika kuartal IV-2021, pemulihan perekonomian Indonesia membentuk v-shaped, atau mendekati pertumbuhan kuartal bisa sama atau mendekati pertumbuhan kuartal II-2021, kemungkinan dukungan fiskal yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2022 tidak perlu diubah.

"Tetapi kalau lebih rendah ada kemungkinan support APBN untuk PEN perlu ditambah," ujar Shinta.

Selanjutnya: Siapkan modal kerja Rp 700 miliar, begini rencana ekspansi Sreeya Sewu (SIPD)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli