KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pembiayaan utang pada tahun depan sebesar Rp 696,3 triliun. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan target pembiayaan utang yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yakni sebesar Rp 870,5 triliun maupun outlook di tahun ini yang sebesar Rp 757,6 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan konsolidasi fiskal untuk bisa terus mengendalikan utang. Oleh karena itu, pada tahun depan defisit APBN diturunkan menjadi dibawah 3% Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga: Kenaikan Harga Komoditas Global Picu Peningkatan Beban Utang Pemerintah

Ia mengatakan, rencana pembiayaan utang pada tahun depan yang sebesar Rp 696,3 tersebut masih leih rendah dari outlook 2022 yang sebesar Rp 757,6 triliun. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan utang dan terus melakukan konsolidasi fiskal.

"Kami selalu melihat besaran (utang) yang tadi. Kami selalu lihat outlook UU Keuangan Negara tadi maksimal di bawah PDB. Itu selalu kita jaga, tapi kita juga melihat dua hal yaitu bagaimana biaya dari utang tersebut dan tidak lupa juga soal risikonya," ujar Luky dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (12/9).

Luky menyebut, pemerintah telah bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam melakukan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Menurutnya, dengan langkah tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan beban bunga di tengah kebutuhan pendanaan pandemi Covid-19 yang tinggi.

"Kita bisa mendapatkan support dari Bank Indonesia, baik itu SKB I, SKB II, SKB III. Itu Cukup membantu bagaimana kita mengendalikan biaya bunga tersebut," tuturnya.

Sementara dari sisi pengendalian risiko berasal dari penerbitan utang dalam tenor jangka menengah dan panjang. Dirinya bilang, bahwa utang jangka meskipun terbilang murah namun cenderung beresiko. Oleh karena itu, utang dari jatuh tempo Indonesia saat ini berada pada kisaran 8,7 tahun, sehingga masih sangat aman.

"Kalau kita lihat utang jatuh tempo satu tahun itu kisarannya 6,8 hingga 6,9% dari total utang pemerintah," katanya.

Baca Juga: Banyak Negara Dihantui Krisis Utang, Ini Saran Ekonom untuk Indonesia

Selain itu, upaya pengendalikan risiko utang juga dilakukan melalui peningkatan porsi utang domestik. Luky bilang, rasio utang dalam bentuk valuta asing (valas) saat ini hanya sekitar 30%, berbeda dengan posisi lima tahun lalu yang masih di atas 40%.

Adapun upaya lainnya dalam mengelola utang agar tetap terkendali adalah pemerintah akan terus mendorong semakin banyak surat Berharga Negara (SBN) ritel yang diterbitkan, seperti seri obligasi ritel Indonesia (ORI), sukuk ritel (SR), serta sukuk tabungan (ST).

"Itu yang kita dorong terus untuk meningkatkan ketahanan dari investor domestik kita," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto