KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah saat ini sedang menyusun roadmap untuk menuju situasi endemi. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Siti Nadia Tarmizi menjelaskan sebelum fase endemik ini tercapai, harus dilalui dua fase sebelumnya yaitu fase pengendalian pandemi dan fase pra endemi.

Pada fase pengendalian endemi ada beberapa indikator yang harus ditetapkan, dan saat ini indikator tersebut masih terus dibahas dengan para ahli untuk memastikan langkah yang diambil pada track yang benar.

"Yang jadi pertimbangan adalah transmisi komunitas pada level 1 kemudian juga cakupan vaksinasinya itu minimal 70% kemudian indikator-indikator seperti testing testing itu sesuai dengan standar yang ada dan yang pasti adalah laju penularan atau yang kita ukur dengan reproduction rate itu kurang dari 1 dengan kurun waktu tertentu," jelas Nadia dalam konferensi pers virtual, Selasa (8/3).

Selain itu, pelonggaran-pelonggaran aktivitas masyarakat akan dinilai sesuai dengan keadaan tren kasus. Nadia menegaskan pemerintah akan mengutamakan pencarian titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan juga kepentingan non kesehatan.

Baca Juga: Aturan Terbaru, Tes Swab dan PCR Tidak Lagi Menjadi Syarat Perjalanan

Adapun pelonggaran-pelonggaran protokol kesehatan misalnya saja pada aktivitas di sektor keagamaan seperti jaga jarak yang bisa saja tidak lagi sebagai salah satu indikator utama. Namun dikuatkan dengan mitigasi lainnya untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

"Karena kita memasuki bulan Ramadan mungkin jaga jarak ini sudah tidak dijadikan salah satu indikator, sehingga jaga jarak ini mungkin sudah bisa dikurangi. Tetapi tetap misalnya dengan menggantikan dengan semua jamaah harus membawa sajadah sendiri-sendiri," imbuhnya.

Kemudian menyikapi adanya penghapusan syarat hasil tes negatif antigen atau PCR Tes bagi pelaku perjalanan domestik akan disesuaikan dengan tren laju penularan saat ini. Nadia juga menegaskan, pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam melakukan pelonggaran protokol kesehatan tanpa menilai situasi ataupun kondisi yang ada.

Upaya persiapan menuju endemi juga dilakukan dengan meningkatkan cakupan vaksinasi dosis kedua dan booster. "Agar mewujudkan kekebalan kelompok segera terwujud endemi, menuju fase endemi upaya percepatan cakupan terus dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak," paparnya.

Baca Juga: Kondisi Pandemi Makin Membaik, Kapan Indonesia Masuk Endemi? Ini Kata Luhut

Saat ini kita sudah ada 12 provinsi yang sudah mencapai cakupan di atas 70% untuk seluruh populasinya. Sedangkan cakupan vaksinasi bagi kelompok lansia baru ada 6 provinsi yang cakupannya di atas 60% yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa tengah dan Kepulauan Bangka Belitung.

Di mana hingga tanggal 7 Maret 2022 angka vaksinasi nasional untuk vaksinasi dosis pertama mencapai lebih dari 192 juta dosis atau sekitar 92,28% dan dosis kedua sudah diberikan sebanyak lebih dari 148 juta dosis atau 71,9%. Kemudian vaksinasi lanjutan atau booster juga sudah diberikan kepada 12 juta dosis atau 6,3%.

"Angka cakupan vaksinasi 2 dosis dan booster ini perlu dipercepat," pungkas Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .