KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menegaskan tidak akan melonggarkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah memilih fokus pada optimalisasi anggaran melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama Menteri Keuangan dan sejumlah kementerian terkait untuk menyiapkan langkah optimalisasi dan efisiensi anggaran. Menurut Airlangga, langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap berbagai ketidakpastian global, termasuk potensi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian.
Baca Juga: MK Minta Aturan Pensiun Anggota DPR Dirombak, Baleg Siapkan Revisi UU 12/1980 “Jadi jelas arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3%. Tadi juga ada rapat koordinasi khusus untuk menindaklanjuti sidang paripurna kemarin,” ujar Airlangga di kantornya, Senin (16/3). Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian besar diminta menghitung potensi efisiensi belanja yang bisa dilakukan. Namun, besaran efisiensi yang akan diterapkan masih belum final karena keputusan akhir berada di tangan Presiden. “Tadi K/L besar diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final karena yang nanti memutuskan adalah Bapak Presiden,” jelasnya. Airlangga juga menepis kabar bahwa pemerintah akan memperlebar defisit APBN atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi tekanan fiskal. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah batas maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Perlunya disiplin fiskal agar defisit tidak meningkat. Bahkan kondisi idealnya adalah balance budget,” kata Airlangga. Ia menjelaskan, pemerintah memang menyiapkan berbagai skenario fiskal untuk mengantisipasi kemungkinan konflik global yang berlangsung lebih lama dari perkiraan. Skenario tersebut antara lain jika perang berlangsung selama lima bulan, enam bulan, hingga sepuluh bulan sampai akhir tahun anggaran. Namun, saat ini konflik tersebut baru berlangsung sekitar dua minggu sehingga pemerintah masih menggunakan pendekatan efisiensi anggaran. “Selama perang belum mencapai lima bulan, kita masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dan tetap menjaga maksimum defisit di 3%,” ujarnya.
Baca Juga: Prabowo Mau Pangkas Gaji Pejabat, PDIP: Dimulai Presiden dan para Menteri Airlangga menambahkan, kebutuhan efisiensi anggaran juga akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia. Meski demikian, kenaikan harga komoditas tertentu juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara.
“Kalau harga minyak naik, memang ada tekanan dari sisi belanja, tetapi ada juga tambahan pendapatan dari komoditas seperti minyak, batu bara, nikel, bahkan kelapa sawit,” jelasnya. Karena itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global secara dinamis sebelum mengambil keputusan kebijakan fiskal yang lebih jauh. “Kami belajar dari pengalaman saat pandemi Covid-19, kebijakan harus dievaluasi secara dinamis dan dimonitor setiap bulan karena situasinya terus bergerak,” pungkas Airlangga. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
