KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memiliki anggaran Rp 4 triliun untuk membangun kembali Nusa Tenggara Barat (NTB) usai diguncang Gempa sejak pekan lalu. Adapun untuk tahap pertama ini pemerintah telah menggelontorkan sekitar Rp 38 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana Rp 38 miliar itu sudah cair belum lama ini. Sebagian besar memang dialokasikan untuk Lombok, daerah yang paling parah.

"Kalau jumlah Kemarin ada sekitar Rp 35 miliar di Lombok yang paling banyak, kemudian ada beberapa ratusan juta untuk di daerah lainnya. Secara total sudah (dicairkan) Rp 37-38 miliar," jelasnya usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (10/8).

Meski begitu, dirinya mengatakan jumlah bantuan ini akan terus bertambah seiring dengan perhitungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pasalnya, di setiap situasi bencana memiliki nilai berbeda-beda.

Dilihat dari bentuk kualitas bangunan rumah dan kepadatan penduduk di setiap daerah itu berbeda-beda. "Jadi bencana di Yogyakarta Kemarin itu pasti beda dengan Lombok saat ini," katanya.

Meski begitu, ia memastikan penanganan bencana alam sudah sangat mapan lantaran dari dana anggarkan sudah cukup besar. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan, pemerintah masih mampu mengatasi bencana ini dalam membangun rumah-rumah yang rusak.

Sehingga belum perlu adanya batuan dari negara lain, meskipun pemerintah dari awal terbuka bagi siapapun yang ingin membantu masyarakat di sana.

Tapi, sejatinya, perhitungan dana itu harus melewati proses inventarisasi dan identifikasi dari setiap bangunan yang rusak baik rusak ringan, sedang, dan berat.

Adapun menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah berfokus untuk membantu masyarakat guna membangun semangat dan bangkit kembali. "Evakuasi korban yang belum ditemukan dan membuang puing-puing itu penting sekali." tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandy mengatakan, dari pemerintah pusat sendiri telah menganggarkan untuk gempa di NTB itu mencapai Rp 4 triliun. Jumlah itu berasal dari APBN yang biasa digunakan untuk keadaan darurat.

"Sehingga untuk bencana ini, tidak alokasi khusus yang diberikan. Jadi kita hitung berapa perlunya, kita bisa langsung minta ke Bu Menkeu," jelas dia.

Adapun, perhitungan itu dilakukan berdasarkan kerusakan konstruksi dan kebutuhan logistik lainnya yang saat ini sangat diperlukan.

"Kalau untuk membangun kembali konstruksi misalnya akan dikerjakan langsung oleh Kementerian PU," lanjut Dody.

Untuk saat ini, pihaknya belum bisa menyebutkan berapa kerugian yang dialami atas bencana ini. Pasalnya, perhitungan masih terus dilakukan hingga kini.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, hingga saat ini sudah ada 22.721 rumah yang rusak.

Rinciannya, 12.278 rumah yang rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9.220 rusak berat. Adapun berdasarkan kesepakatan, rumah yang rusak ringan akan mendapat bantuan Rp 10 juta, sedang Rp 25 juta, dan berat Rp 50 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto