KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menepis anggapan RAPBN 2018 dipenuhi unsur politik melalui anggaran belanja sosial yang tinggi. Menurut pemerintah, tingginya alokasi belanja sosial dilakukan untuk pemerataan pembangunan. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, penyusunan RAPBN 2018 dilakukan secara teknokratik dan profesional dan konsisten dengan rencana pembangunan pemerintah. Baik tahunan maupun jangka menengah. Dalam RAPBN 2018, pemerintah menetapkan anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp 292,8 triliun.
Pemerintah tepis RAPBN 2018 kental unsur politis
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menepis anggapan RAPBN 2018 dipenuhi unsur politik melalui anggaran belanja sosial yang tinggi. Menurut pemerintah, tingginya alokasi belanja sosial dilakukan untuk pemerataan pembangunan. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, penyusunan RAPBN 2018 dilakukan secara teknokratik dan profesional dan konsisten dengan rencana pembangunan pemerintah. Baik tahunan maupun jangka menengah. Dalam RAPBN 2018, pemerintah menetapkan anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp 292,8 triliun.