Pemerintah terbitkan buku standar bangunan, IMB diurus belakangan



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menerbitkan buku standar untuk bangunan di Indonesia. Dengan adanya buku standar tersebut, pengembang dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belakangan.

Namun, pembangunan tersebut harus sesuai dengan standar yang nantinya akan ditetapkan dalam buku standar tersebut. "Orang kalau mau bangun, buku standar ini yang diberikan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat di Kantor Presiden, Rabu (25/9).

Baca Juga: KADIN: Kalau IMB dihapus, buat penggantinya


Buku standar nantinya akan memasukkan standar dalam pembuatan bangunan. Nantinya standar tersebut akan diadaptasi dari sejumlah negara seperti Thailand dan Singapura yang telah memiliki standar lebih dulu.

Standar tersebut diakui Darmin juga akan mengacu pada prinsip keamanan bangunan. Nantinya akan diatur untuk gedung berlantai tinggi hingga mengharuskan pekerja profesional dalam penggarapannya.

Kepatuhan pada standar tersebut dinilai akan mempermudah untuk mendapatkan IMB. Selama ini IMB dianggap menghambat dalam pengerjaan pembangunan.

"Dalam situasi ini, IMB tidak perlu diurus dulu, yang penting dia tunduk pada buku standar sehingga proses IMB cepat," terang Darmin.

Baca Juga: Penerimaan perpajakan tumbuh melambat tergerus sentimen global

IMB merupakan salah satu perubahan dalam menghapus hambatan investasi. Ke depan sejumlah izin akan diubah menjadi standar yang berlaku pada semua sektor investasi.

Standar yang diatur akan mengacu pada resiko yang ada atau risk based approach. Semakin rendah rIsiko maka izin yang diberikan akan lebih mudah begitu pula sebaliknya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli