JAKARTA. Pemerintah siap terbuka untuk dialog dalam memecahkan persoalan Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mendorong langkah tersebut.

"Kita perlu berdialog untuk bisa membuat semua pembangunan di Papua berlangsung dengan baik dan berhasil. Dialog juga terbuka untuk mencari solusi," kata SBY di kantor Presiden, Rabu (9/11).

Namun, SBY membatasi dialog tersebut tetap dalam kerangka kebijakan Papua yang telah ditetapkan yakni menyangkut tiga pilar. Pertama NKRI dalam arti tegaknya kedaulatan negara di daerah itu. Kedua Otonomi Khusus atau dilaksanakan otonomi penuh di daerah itu dan ketiga percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat tidak secara business as usual.

Oleh sebab itu, SBY meminta kepada Menteri koordinator dan menteri terkait serta Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Bambang Darmono terus berkonsultasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat Papua.

"Jika diperlukan datang ke Papua, lihat situasi riil di lapangan, pahami hakikat masalah dan kemudian carikan solusinya," katanya.

SBY pun kembali mengingatkan arahannya kepada para pembantunya. Dari aspek Politik, Hukum, dan Keamanan (Polkam) meminta supaya isu politik di kedua provinsi tersebut dikelola dengan baik.

Kemudian tetap memelihara keamanan yang pada intinya melindungi masyarakat Papua. "Saya memberikan atensi pada jajaran pemerintah termasuk aparat keamanan dan penegak hukum untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum dan HAM," katanya.

Sedangkan dari aspek ekonomi meminta untuk memperhatikan rencana kerja pemerintah (RKP) yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.