KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah terus mematangkan rencana pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga alias booster berbayar mulai tahun depan.

Rencananya, pemerintah akan membagi penerima vaksin booster menjadi dua, yakni gratis dan berbayar. Vaksin booster gratis hanya untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dan aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan di luar itu harus membayar.

Juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pemerintah akan menggulirkan pemberian vaksin dosis ketiga saat 50% sasaran program vaksinasi telah mendapatkan suntikan lengkap atau dua dosis.

Badan Usaha Patuh, Pekerja Terlindungi JKN

"Masih dimatangkan kebijakannya, termasuk juga terkait harga jual vaksin untuk skema berbayar," katanya kepada KONTAN, Jumat (12/11).

Untuk vaksin yang akan pemerintah gunakan dalam vaksin booster adalah 10 merek vaksin yang saat ini sudah mengantongi izin penggunaan darurat serta izin edar di Indonesia. Selain itu, Vaksin Merah Putih yang kini tengah dikembangkan. "Jadi, ada 10 jenis dan nanti ditambah Vaksin Merah Putih," ujar Nadia.

Baca Juga: Sertifikat vaksin bermasalah? Manfaatkan chatbot WA di PeduliLindungi

Pelaksanaan vaksin booster akan sama seperti urutan prioritas program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Kelompok rentan akan mendapatkan prioritas seperti yang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) rekomendasikan.

Sejauh ini, penerima vaksin booster di Indonesia baru tenaga kesehatan (nakes). Bila nanti jadi diperluas, maka kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) akan menjadi prioritas berikutnya.

Publik memang menanti harga vaksin booster berbayar. Hanya, bila berkaca dari Program Vaksin Gotong Royong yang berjalan saat ini, harga vaksin Covid-19 mencapai Rp 439.570 per dosis, termasuk jasa penyuntikan.

Tapi, jika melihat data harga vaksin global saat ini, beberapa merek vaksin, harga terendahnya bisa di bawah US$ 10 per dosis atau sekitar Rp 140.000-an, relatif lebih terjangkau ketimbang harga Vaksin Gotong Royong.

Baca Juga: Pemerintah matangkan kebijakan vaksin booster Covid-19 berbayar

Meski begitu, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan, tidak semua masyarakat di luar PBI tergolong mampu. Sehingga, sanggup membayar vaksin booster Covid-19.

Menurutnya, banyak masyarakat yang tak jadi peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional bakal kesulitan membayar vaksin booster untuk keluarga mereka bila harganya setara dengan Vaksin Gotong Royong saat ini.

"Prinsipnya, kami setuju ada vaksin booster berbayar agar tak membebani APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), tapi harus jelas juga soal harga vaksin berbayar, harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat," ujar Timboel.