KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mengupayakan proses pemulihan ekonomi di Indonesia di tengah Covid-19. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan menilai perlu melakukan adanya reformasi untuk keluar dari Middle Income Trap untuk bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing. 

Dalam konferensi pers mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2021, Ubaidi Socheh, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan, melalui kebijakan yang terintegrasi untuk pemulihan ekonomi maka perlu adanya reformasi untuk menuju normal dan terwujudnya visi Indonesia Maju 2045. 

Baca Juga: Anggaran penanganan Covid-19 bertambah, ini perusahaan pelat merah yang dapat PMN

Ada beberapa point bidang reformasi yang di garis bawahi meliputi reformasi bidang kesehatan, reformasi Program Perlindungan sosial dan subsidi, reformasi pendidikan, reformasi TKDD, reformasi Penganggaran, reformasi pajam dan reformasi PNBP. 

Dalam KEMPPKF 2021 nantinya, reformasi di bidang kesehatan nasional meliputi percepatan pemulihan Covid-19 dengan penguatan fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan tenaga medis. Reformasi kesehatan nasional juga nantinya akan mengadakan program generasi unggul untuk penguatan promotif dan pereventif, Gerakan Maysrakat Sehat, serta penurunan stunting. 

Baca Juga: Kemenkeu sebut belanja kementerian dan lembaga bisa meningkat sampai akhir tahun

“Dengan promosi gerakan masyarakat sehat dan mengedepankan preventif itu menjadi penting,” kata Ubaidi dalam live conference KEMPPKF 2021, Rabu (17/6). 

Kemudian reformasi kesehatan nasional terkait sinergi dan koordinasi pusat maupun daerah dimana pengadaan program kesehatan tidak boleh mengotakkan mana anggaran pusat dan daerah. “Maka menjadi penting mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan untuk mendapatkan feedback yang baik tentu harus ada sinergi dari pusat maupun daerah,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .