JAKARTA. Pemerintahan Jokowi akan menganulir ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Pasalnya, melalui beleid itu, pemerintahan SBY akan menghentikan pemberian subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah pada 31 Maret 2015 nanti. Nah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan akan melanjutkan program FLPP untuk rumah dan rumah susun (rusun). "Kebijakan lama akan kami batalkan karena banyak daerah yang masih bisa membangun rumah karena lahan masih tersedia, dan rusun hanya cocok untuk wilayah seperti Jakarta dan sekitarnya," ujar Basuki, akhir pekan lalu. Basuki beralasan, jika FLPP hanya diprioritaskan untuk membangun rusun, maka dapat dipastikan anggaran untuk pembangunan rumah murah bersubsidi ini akan semakin membengkak. Dia mencontohkan rusun yang berisi 100 unit kamar rusun membutuhkan biaya Rp 13 miliar–Rp 15 miliar per menara.
Pemerintah tetap salurkan subsidi untuk rumah
JAKARTA. Pemerintahan Jokowi akan menganulir ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Pasalnya, melalui beleid itu, pemerintahan SBY akan menghentikan pemberian subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah pada 31 Maret 2015 nanti. Nah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan akan melanjutkan program FLPP untuk rumah dan rumah susun (rusun). "Kebijakan lama akan kami batalkan karena banyak daerah yang masih bisa membangun rumah karena lahan masih tersedia, dan rusun hanya cocok untuk wilayah seperti Jakarta dan sekitarnya," ujar Basuki, akhir pekan lalu. Basuki beralasan, jika FLPP hanya diprioritaskan untuk membangun rusun, maka dapat dipastikan anggaran untuk pembangunan rumah murah bersubsidi ini akan semakin membengkak. Dia mencontohkan rusun yang berisi 100 unit kamar rusun membutuhkan biaya Rp 13 miliar–Rp 15 miliar per menara.