Pemerintah Tetapkan Siaga 1 TNI Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan keamanan nasional dengan menetapkan status siaga 1 bagi aparat pertahanan di tengah meningkatnya dinamika konflik global, terutama di kawasan Timur Tengah. 

Langkah ini dinilai sebagai upaya antisipatif pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk mengantisipasi potensi dampak ekonomi seperti lonjakan harga energi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut telegram terkait kesiapsiagaan TNI menunjukkan aparat pertahanan berada dalam kondisi siap menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat muncul akibat dinamika global.


Baca Juga: Prabowo Jamin Pasokan Pangan Aman di Tengah Konflik Timur Tengah

Menurut Dave, kesiapsiagaan tersebut tidak berarti Indonesia akan terlibat langsung dalam konflik bersenjata di luar negeri. Namun, pemerintah perlu memastikan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan dampak, baik yang bersifat keamanan maupun stabilitas nasional.

“Ini bukti bahwa TNI dalam kondisi siaga untuk menghadapi potensi masalah yang timbul akibat perkembangan situasi yang bergejolak di Timur Tengah. Bukan berarti kita akan segera ikut perang atau mengirim prajurit,” ujar Dave dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Ia menambahkan, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons situasi global sekaligus memastikan stabilitas keamanan dan persatuan nasional tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menyebut penetapan status siaga satu yang diikuti apel bersama prajurit di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Sabtu (7/3/2026), menjadi sinyal bahwa TNI meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan kondisi darurat.

“Penetapan status siaga satu yang diikuti apel khusus di kawasan Monas juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Anton menambahkan, langkah tersebut juga dapat dipahami sebagai konsolidasi awal kekuatan negara dalam merespons dinamika geopolitik yang berkembang cepat. Meski situasi nasional belum berada pada kondisi genting, peningkatan kesiapan dinilai penting agar pemerintah tidak terlambat merespons potensi dampak yang muncul.

Menurutnya, konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi memicu krisis global, terutama jika perang berlangsung lebih dari empat bulan. 

Baca Juga: Ekonomi Lesu dan Kekhawatiran Meningkat, Kelas Menengah Tahan Beli Mobil, Simpan Emas

Kondisi tersebut dapat mengganggu rantai pasok energi dan mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Bila hal itu terjadi, dampaknya dapat merembet ke dalam negeri melalui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah komoditas lainnya yang sensitif terhadap biaya energi. Situasi tersebut pada akhirnya berpotensi menekan stabilitas ekonomi domestik.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying terhadap BBM di dalam negeri.

Anton menilai kewaspadaan Indonesia tetap perlu ditingkatkan karena konflik global berpotensi meluas hingga kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. 

Ia menyoroti dua titik rawan geopolitik saat ini, yakni Laut China Selatan dan Selat Taiwan, yang berpotensi memicu ketegangan regional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News