KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menetapkan target angka kemiskinan di kisaran 7,5% hingga 8,5% pada 2023. Angka kemiskinan ini lebih rendah dari target kemiskinan tahun ini yang ada di kisaran 8,5% hingga 9%.

Sementara itu, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka tahun depan dapat ditekan ke kisaran 5,3% hingga 6%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan sudah mulai membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,83% pada Februari 2022 dari 6,26% pada Februari 2021.

“Sementara, angka kemiskinan nasional juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,1% di tahun 2020, kembali menjadi single digit 9,7% di tahun 2021,” tutur Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Bersama DPR RI, Jumat (20/5).

Baca Juga: Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Kebijakan Makro dan Pokok-Pokok Fiskal RAPBN 2023

Ia mengungkapkan, kebijakan belanja negara tahun depan akan diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.  Sejalan dengan hal tersebut, maka penguatan belanja yang lebih baik dan secara konsisten akan dilakukan.

Menurutnya, belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Untuk itu, kebijakan belanja negara akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi reformasi birokrasi, mendukung revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

“Sementara itu untuk antisipasi ketidakpastian, dibutuhkan strategi mitigasi risiko yang lebih solid dengan mendorong implementasi automatic stabilizer,” jelasnya.

Adapun, pemerintah merancang  belanja negara tahun depan akan mencapai 13,80% sampai dengan 14,60% dari PDB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi