Pemerintah Tetapkan Target Penerimaan Pajak Rokok 2027, Tembus Rp 21,88 Triliun



KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menetapkan estimasi penerimaan pajak rokok secara nasional sebesar Rp 21,88 triliun untuk tahun anggaran 2027. 

Estimasi tersebut telah dibagi berdasarkan proporsi masing-masing provinsi dan akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-51/PK/2026 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2027. Keputusan ini ditetapkan pada 13 November 2026.


Berdasarkan keputusan tersebut, estimasi penerimaan pajak rokok dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional serta target penerimaan cukai rokok.

Baca Juga: Tok! RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi Undang-Undang, Koruptor Dipidana Mati

"Penetapan dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan cukai rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok," dikutip dari aturan tersebut, Kamis (19/11/2026).

Secara keseluruhan, pemerintah memperhitungkan jumlah penduduk sebanyak 290,12 juta jiwa yang menjadi dasar pembagian proporsi penerimaan pajak rokok untuk 38 provinsi.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan estimasi penerimaan pajak rokok terbesar pada 2027, yakni mencapai Rp 3,96 triliun. Jumlah tersebut setara dengan proporsi 18,13% dari total estimasi penerimaan pajak rokok nasional.

Selanjutnya, Jawa Timur diperkirakan memperoleh penerimaan sebesar Rp 3,19 triliun atau dengan proporsi 14,62%. Kemudian, Jawa Tengah mendapatkan estimasi Rp 2,92 triliun dengan proporsi 13,36%.

Adapun Sumatra Utara diperkirakan memperoleh penerimaan pajak rokok sebesar Rp 1,19 triliun, disusul Banten sebesar Rp 1 triliun.

Sementara itu, DKI Jakarta diperkirakan memperoleh penerimaan pajak rokok sebesar Rp 820,44 miliar. Sulawesi Selatan mendapatkan estimasi Rp 731,15 miliar, sedangkan Lampung sebesar Rp 705,24 miliar.

Baca Juga: DPR Minta Kerja Sama Mineral Kritis dengan Korea Selatan Hasilkan Investasi Nyata

Di sisi lain, provinsi dengan estimasi penerimaan pajak rokok paling kecil adalah Papua Barat, yakni sebesar R p45,03 miliar. Disusul Papua Selatan sebesar Rp 45,28 miliar dan Papua Barat Daya sebesar Rp 48,16 miliar.

Lebih lanjut, pemerintah mengatur bahwa estimasi penerimaan pajak rokok masing-masing provinsi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan APBD provinsi tahun anggaran 2027.

Gubernur juga harus menetapkan alokasi bagi hasil pajak rokok untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya. Penetapan tersebut menjadi dasar penyusunan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2027.

Dalam keputusan tersebut, alokasi bagi hasil pajak rokok untuk masing-masing kabupaten/kota wajib ditetapkan paling lambat November 2026. 

Selanjutnya, penetapan alokasi harus disampaikan kepada bupati/wali kota dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat lima hari kerja setelah ditetapkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News