JAKARTA. Meskipun anggaran cekak, pemerintah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) pada tahun ini. Bahkan, persiapan pesta demokrasi di daerah ini diklaim sudah hampir rampung. Kementerian Dalam Negeri mengatakan, persiapan pelaksanaan Pilkada sudah mencapai 87%. Rencananya, sebanyak 244 pilkada akan digelar. “Yang bermasalah hanya 46 daerah dari 244 daerah,” tegas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (10/2). Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat ini, permasalahan yang terjadi di 46 daerah hanya menyangkut pembentukan panitia pengawas pemilu (panwaslu). Oleh karena itu, dia menawarkan agar masalah di daerah tersebut ditangani per kasus. "Kalau dilakukan pembatalan pilkada, jauh lebih banyak yang kecewa,” kata Gamawan.Namun, niat pemerintah ini masih mendapatkan tentangan dari Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II Arif Wibowo heran karena pemerintah memaksa untuk menyelenggarakan pilkada tahun ini. “Seperti ada agenda politik terselubung yang dilakukan oleh pemerintah,” tuding politisi PDI Perjuangan ini. Padahal, sejumlah masalah masih mewarnai penyelenggaran pilkada. Selain ketiadaan anggaran di 122 daerah, banyak daerah yang belum menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT). “Pilkada 2010 sebaiknya ditunda dalam jangka waktu yang ditetapkan kemudian, sampai masalah ini selesai,” kata Arif.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah Tidak Ingin Menunda Pilkada
JAKARTA. Meskipun anggaran cekak, pemerintah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) pada tahun ini. Bahkan, persiapan pesta demokrasi di daerah ini diklaim sudah hampir rampung. Kementerian Dalam Negeri mengatakan, persiapan pelaksanaan Pilkada sudah mencapai 87%. Rencananya, sebanyak 244 pilkada akan digelar. “Yang bermasalah hanya 46 daerah dari 244 daerah,” tegas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (10/2). Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat ini, permasalahan yang terjadi di 46 daerah hanya menyangkut pembentukan panitia pengawas pemilu (panwaslu). Oleh karena itu, dia menawarkan agar masalah di daerah tersebut ditangani per kasus. "Kalau dilakukan pembatalan pilkada, jauh lebih banyak yang kecewa,” kata Gamawan.Namun, niat pemerintah ini masih mendapatkan tentangan dari Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II Arif Wibowo heran karena pemerintah memaksa untuk menyelenggarakan pilkada tahun ini. “Seperti ada agenda politik terselubung yang dilakukan oleh pemerintah,” tuding politisi PDI Perjuangan ini. Padahal, sejumlah masalah masih mewarnai penyelenggaran pilkada. Selain ketiadaan anggaran di 122 daerah, banyak daerah yang belum menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT). “Pilkada 2010 sebaiknya ditunda dalam jangka waktu yang ditetapkan kemudian, sampai masalah ini selesai,” kata Arif.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
