Pemerintah Tinggalkan Pendanaan Bilateral



JAKARTA. Krisis finansial global membuat setiap negara fokus pada kepentingan masing-masing. Karenanya, pemerintah tidak lagi mengandalkan pinjaman bilateral untuk pendanaan pembangunan nasional.  "Sekarang ini semua negara tidak mungkin lagi memberikan bantuan pendanaan kepada negara lain. Semua masing-masing defensif," tutur Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN) Paskah Suzetta di Jakarta, Kamis (16/10). Tidak hanya itu, pemerintah juga sama sekali tidak akan melibatkan International Monetary Fund (IMF) dalam program pembangunan nasional, terutama infrastruktur listrik dan air. "Memang kita tidak membutuhkan dukungan IMF karena ini murni program proyek RAPBN," kata Paskah. Ia menambahkan, saat ini pemerintah akan mengupayakan pendanaan dari lembaga multilateral seperti World Bank dan Islamic Development Bank (IDB). Paskah menjelaskan, sebagai indikasi awal, World Bank akan mengucurkan dana sebesar US$ 2 miliar dari US$ 5 miliar yang dibutuhkan APBN. "Nanti yang US$ 3 miliarnya kita upayakan World Bank koordinasi dengan lembaga multilateral lain. Tapi tentu kita harus ikut aktif dalam mendapatkan angka itu,” jelasnya.Krisis global juga membuat perbankan menaikkan suku bunga mereka. Karena itu, Paskah bilang, pemerintah juga akan meninggalkan pinjaman dari instrumen perbankan.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: