KONTAN.CO.ID - Pemerintah menilai kewajiban akumulasi (rollover) maupun pengembalian (refund) sisa kuota internet berpotensi menimbulkan beban kapasitas serta biaya tambahan yang tidak terukur bagi penyelenggara telekomunikasi.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen Infradig Kemkomdigi), Wayan Toni Supriyanto, dalam sidang pengujian Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), Jakarta.

Wayan hadir mewakili Kuasa Presiden RI, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Pemerintah: Rollover Berpotensi Picu Kenaikan Tarif

Mengutip Infopublik.id, menurut Wayan, kewajiban rollover atau refund kuota dapat berdampak pada sejumlah aspek industri telekomunikasi.

“Kondisi ini dapat berdampak pada penyesuaian tarif, berkurangnya variasi paket yang terjangkau, menurunnya kualitas layanan akibat kepadatan jaringan, serta terganggunya perencanaan kapasitas jaringan,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Baca Juga: Pelemahan Rupiah Berimbas Kerek Yield SBN, Biaya Berutang 2026 Makin Berat?

Ia menjelaskan, sektor telekomunikasi merupakan industri padat modal yang memerlukan investasi besar dan berkelanjutan, mulai dari pembangunan infrastruktur jaringan hingga pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Kuota layanan, kata dia, merupakan bagian dari kapasitas jaringan yang bersifat dinamis dan terbatas sehingga harus dikelola secara efisien.

Kuota Bukan Aset Pribadi

Pemerintah menegaskan bahwa kuota data internet bukan merupakan hak aset pribadi yang dimiliki tanpa batas waktu. Kuota dipahami sebagai hak untuk mengakses jaringan dalam durasi tertentu sesuai perjanjian layanan antara konsumen dan operator seluler.

Menurut pemerintah, penerapan masa berlaku kuota bertujuan untuk:

- Menjaga efisiensi pemanfaatan jaringan   - Mencegah penumpukan kapasitas semu   - Memberikan kepastian perencanaan investasi   - Menjaga kualitas layanan publik  

Apabila kuota diperlakukan sebagai hak tanpa batas waktu, hal itu dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan jaringan serta meningkatkan biaya operasional.

“Dan hal tersebut bukan persoalan norma yang melanggar UUD NRI Tahun 1945,” tegas Wayan.

Baca Juga: Respons Dunia Usaha Setelah MA AS Batalkan Tarif Resiprokal Trump