JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritik pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ketika Banggar menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola utang negara. Tidak hanya perihal utang pemerintah, tetapi juga utang swasta. Ketua Banggar Aziz Syamsuddin menyatakan, pemerintah seharusnya bisa memasukkan utang swasta dalam program pengelolaan utang negara dalam laporan belanja pemerintah pusat 2018. Hal ini disampaikan dalam Ruang Rapat Banggar DPR RI pada hari ini, Rabu (5/7). "Program pengelolaan utang negara, agar ditambahkan utang swasta, jadinya memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah dan swasta," ujar Azis.
Pemerintah tolak utang swasta masuk utang negara
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritik pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ketika Banggar menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola utang negara. Tidak hanya perihal utang pemerintah, tetapi juga utang swasta. Ketua Banggar Aziz Syamsuddin menyatakan, pemerintah seharusnya bisa memasukkan utang swasta dalam program pengelolaan utang negara dalam laporan belanja pemerintah pusat 2018. Hal ini disampaikan dalam Ruang Rapat Banggar DPR RI pada hari ini, Rabu (5/7). "Program pengelolaan utang negara, agar ditambahkan utang swasta, jadinya memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah dan swasta," ujar Azis.