KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan perampingan BUMN. 

Laporan tersebut diterima Presiden saat melakukan rapat terbatas bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jum'at (4/9/2026). 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden telah menerima laporan penutupan 290 BUMN dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Baca Juga: Prabowo Terima Dubes AS untuk ASEAN, Bahas Soal Kemitraan Strategis

Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. 

"Melalui restrukturisasi BUMN tersebut, diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun," kata Teddy dalam keterangan resminya, Sabtu (5/9/2026). 

Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Langkah tersebut diarahkan agar perusahaan negara memiliki struktur yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” pungkas Teddy. 

Selain itu, Presiden juga merima laporan terkait percepatan hilirisasi sumber daya alam strategis. 

“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” demikian keterangan tertulis Seskab. 

Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Baca Juga: Kasus Keracunan MBG Berulang, Wakil Ketua DPD Minta BGN Evaluasi Kepala SPPG

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News