KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus melanjutkan upaya efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Presiden Prabowo Subianto mencatat hingga Rabu (21/10/2026), sebanyak 364 BUMN telah ditutup. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan pelat merah. 

"Dari 1.074 BUMN, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364, ya, sampai tadi malam," kata Prabowo dalam Rakortas Tim Percepatan Akses Kuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/20/2026). 

Baca Juga: Airlangga : Realisasi Penyaluran KUR Capai Rp 257,84 Triliun hingga 20 Oktober 2026

Prabowo menambahkan, pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang dikonsolidasi, ditutup, atau dirampingkan mencapai 700 perusahaan hingga Desember 2026. Penataan tersebut akan menyasar perusahaan yang tidak efisien, mengalami kerugian, maupun memiliki persoalan dalam pelaporan keuangan. 

"Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup, yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini membuat laporan keuangan palsu, kita tutup," ujarnya. 

Menurut Prabowo, pembenahan perusahaan negara merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perekonomian nasional. Dia menilai, perusahaan yang terus merugi perlu dievaluasi agar tidak membebani pengelolaan kekayaan negara. 

Dia juga mengklaim sejumlah BUMN yang sebelumnya tidak mampu menghasilkan keuntungan kini telah mencatatkan kinerja positif setelah dilakukan pembenahan. Prabowo menyebut ada perusahaan yang mencatatkan peningkatan keuntungan hingga ratusan persen. 

"BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen," katanya. 

Prabowo menegaskan, pemerintah akan melanjutkan langkah efisiensi dengan mengarahkan pengelolaan BUMN pada perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan bagi negara. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Dia juga mengaitkan pembenahan BUMN dengan upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan kekayaan nasional. Menurutnya, pengelolaan aset negara harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar mempertahankan keberadaan perusahaan yang tidak produktif. 

Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus melakukan perbaikan terhadap sistem ekonomi nasional agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dia menekankan pentingnya mengarahkan pengelolaan kekayaan negara untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

"Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat," kata Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Sebut Ekonomi RI Peringkat Ketujuh Dunia Berdasarkan PPP IMF

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News