JAKARTA. Pemerintah menggelar temu bisnis dan mengundang para investor lokal dan asing, untuk mengelola pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi yang masih minim. “Kita mencoba tawarkan investasi kepada investor lokal dan asing, untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil dan pesisir. Dan kita sudah punya pedoman investasi bagi mereka,” kata Ketua Tim Percepatan Investasi Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rokhmin Dahuri, melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan Minggu, (27/10) Menurut Rokhmin, harus ada upaya perbaikan dari sisi pemerintah, untuk bisa menggenjot nilai investasi di pesisir dan pulau kecil. Selama ini, ada tiga kendala yang dihadapi investor mulai dari perizinan yang berbelit-belit, aksesibilitas yang sulit menuju pulau, serta tidak adanya kepastian hukum. Rokhmin berharap temu bisnis dan gelar investasi pulau-pulau kecil membuka peluang terjadinya peningkatan investasi. Dibandingkan negara lain, imbuhnya, pemerintah Indonesia belum memberikan kemudahan iklim berinvestasi bagi investor lokal maupun asing. “Di negara lain, investor diberikan karpet merah, dengan sistim perizinan satu atap, ada dukungan land clearing dan aksesibilitas disiapkan,” jelasnya. Rokhim mencontohkan, di Kepulauan Anambas, yang memiliki keindahan terumbu karang dan tempat diving berkelas internasional, tidak mampu menarik minat investor untuk mengelola wilayah tersebut karena memang akses menuju pulu tersebut sulit dan transportasi terbatas. Untuk menuju pulau dengan menggunakan kapal ferri membutuhkan waktu satu minggu, sedangkan pesawat dari Batam, frekuensi penerbanganya tidak jelas. Kondisi tersebut, berbanding terbalik dengan Kepulauan Maldives yang mendunia, karena akses transportasi disiapkan sehingga memudahkan wisatawan dan investor masuk. Lebih lanjut Rokhmin menyebut, langkah pemerintah untuk mengembangkan, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) belum berdampak pada investasi secara langsung (direct investment) di sektor riil. “Jadi untuk bisa meningkatkan investasi, pemerintah perlu menyelesaikan pekerjaan rumah, yang selama ini menjadi kendala investasi, dan budaya birokrat yang terbiasa memperlambat perizinan agar diubah,” imbuhnya. Besok (Selasa, 29/10), pemerintah menggelar Temu Bisnis dan Gelar Investasi Pulau-Pulau Kecil bertama Indonesia First International Forum in Small Island Investment 2013, dengan menghadirkan kepala daerah yang memiliki potensi investasi seperti Kepulauan Selayar, Kepulauan Pangkajene, Banyuwangi, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Ketapang dan Batam. Sedangkan dari pemerintah pusat diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Dirjen KP3K Sudirman Saad serta Duta besar Yunani untuk Indonesia serta Duta besar Swedia untuk Indonesia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah undang investor kelola pulau pesisir
JAKARTA. Pemerintah menggelar temu bisnis dan mengundang para investor lokal dan asing, untuk mengelola pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi yang masih minim. “Kita mencoba tawarkan investasi kepada investor lokal dan asing, untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil dan pesisir. Dan kita sudah punya pedoman investasi bagi mereka,” kata Ketua Tim Percepatan Investasi Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rokhmin Dahuri, melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan Minggu, (27/10) Menurut Rokhmin, harus ada upaya perbaikan dari sisi pemerintah, untuk bisa menggenjot nilai investasi di pesisir dan pulau kecil. Selama ini, ada tiga kendala yang dihadapi investor mulai dari perizinan yang berbelit-belit, aksesibilitas yang sulit menuju pulau, serta tidak adanya kepastian hukum. Rokhmin berharap temu bisnis dan gelar investasi pulau-pulau kecil membuka peluang terjadinya peningkatan investasi. Dibandingkan negara lain, imbuhnya, pemerintah Indonesia belum memberikan kemudahan iklim berinvestasi bagi investor lokal maupun asing. “Di negara lain, investor diberikan karpet merah, dengan sistim perizinan satu atap, ada dukungan land clearing dan aksesibilitas disiapkan,” jelasnya. Rokhim mencontohkan, di Kepulauan Anambas, yang memiliki keindahan terumbu karang dan tempat diving berkelas internasional, tidak mampu menarik minat investor untuk mengelola wilayah tersebut karena memang akses menuju pulu tersebut sulit dan transportasi terbatas. Untuk menuju pulau dengan menggunakan kapal ferri membutuhkan waktu satu minggu, sedangkan pesawat dari Batam, frekuensi penerbanganya tidak jelas. Kondisi tersebut, berbanding terbalik dengan Kepulauan Maldives yang mendunia, karena akses transportasi disiapkan sehingga memudahkan wisatawan dan investor masuk. Lebih lanjut Rokhmin menyebut, langkah pemerintah untuk mengembangkan, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) belum berdampak pada investasi secara langsung (direct investment) di sektor riil. “Jadi untuk bisa meningkatkan investasi, pemerintah perlu menyelesaikan pekerjaan rumah, yang selama ini menjadi kendala investasi, dan budaya birokrat yang terbiasa memperlambat perizinan agar diubah,” imbuhnya. Besok (Selasa, 29/10), pemerintah menggelar Temu Bisnis dan Gelar Investasi Pulau-Pulau Kecil bertama Indonesia First International Forum in Small Island Investment 2013, dengan menghadirkan kepala daerah yang memiliki potensi investasi seperti Kepulauan Selayar, Kepulauan Pangkajene, Banyuwangi, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Ketapang dan Batam. Sedangkan dari pemerintah pusat diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Dirjen KP3K Sudirman Saad serta Duta besar Yunani untuk Indonesia serta Duta besar Swedia untuk Indonesia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News