KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai mengatur strategi mengatasi kinerja penerimaan negara yang loyo. Pemerintah mulai menghemat penggunaan dana belanja. Namun, pemerintah membantah bila melakukan pemangkasan anggaran.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, penerimaan pajak selama Januari sampai September 2017 sebesar Rp 770 triliun atau setara 60% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBNP 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun. Dengan waktu tersisa tiga bulan lagi, realisasi penerimaan pajak sebagai penyumbang terbesar keuangan negara bakal meleset dari target.

Dirjen Anggaran Kemkeu Askolani mengaku masih memantau penerimaan pajak. Namun, pemerintah tetap mendorong belanja produktif, meski ada potensi alamiah penghematan. "Jadi sebenarnya kami tidak juga ada (rem belanja). Paling penghematan yang alamiah kami dorong tapi belanja yang produktif kami dorong juga," kata Askolani, Jumat (20/10).

Penghematan alamiah tersebut misalnya bujet yang tidak bisa dieksekusi karena misalnya urusan lahannya belum selesai ataupun penghematan dari lelang. "Dengan hal itu kami bisa mendapatkan hemat alamiah. Misalnya setiap tahun belanja K/L 92%–93%, yang 7%–8% (penghematan) alamiah," jelas Askolani.

Penghematan alamiah ini , menurut Askolani, mulai disisir dari monitoring yang dilakukan setiap bulan pada penerimaan dan belanja. Namun, ia enggan merinci berbagai pos anggaran yang bisa dihemat tersebut.

Hemat anggaran

Berdasarkan perkembangan pengelolaan keuangan negara, Kemkeu mencatat sejumlah pos belanja memiliki ruang penghematan yang besar. Salah satunya di pos Belanja Lain-Lain yang baru menggunakan Rp 3,9 triliun per Agustus 2017 dari alokasi Rp 49,9 triliun.

Belanja Lain-Lain ini merupakan anggaran cadangan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, seperti antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro, penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri, mendukung ketahanan pangan, hingga cadangan gaji pegawai baru.

Pos anggaran ini memang selalu menyisakan dana setiap tahun. Pada tahun 2016, alokasi dana Belanja Lain-Lain Rp 22,5 triliun, tapi hanya terpakai Rp 6 triliun.

Dengan penghematan alamiah, pemerintah memproyeksi defisit anggaran pada tahun ini akan sebesar 2,67%. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan defisit di APBNP 2017 sebesar 2,92%.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menyatakan, tidak adanya pemotongan belanja ini patut dihargai. Pasalnya, pemangkasan anggaran akan menimbulkan persepsi negatif bagi pebisnis. "Penerimaan dan belanja toh tidak pernah 100%. Selalu ada hambatan-hambatan teknis, ada tender, perubahan-perubahan sehingga belanja tidak bisa terealisasi seluruhnya," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (22/10).

Misbakhun mengingatkan, pemerintah perlu tetap mendorong belanja khususnya untuk proyek infrastruktur yang padat karya demi mendukung pengentasan pengangguran dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi. Dengan catatan, perlu digencarkan pembiayaan non APBN seperti Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) agar anggaran tidak terbebani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia