KONTAN.CO.ID -  Pemerintah menganggarkan pinjaman sebesar Rp 15,2 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam RAPBN 2018. Jumlah itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 11,7 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 3,5 triliun.

Pinjaman itu masuk dalam pos anggaran pinjaman untuk pembiayaan utang tahun depan. Pinjaman itu, nantinya masuk dalam anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, anggaran Rp 11,7 triliun itu akan digunakan untuk pembelian kapal perusak kawal rudal (PKR), Anti-Submarine Helicopter (ASW), korvet, kapal selam, roket, pesawat multipurpose amphibious, rantis khusus armed AVRMD dan AVFCU, radar GCI, dan kapal mine counter measure.

"Kalau beli dari luar negeri, kami keluarkan letter of credit (LC), bentuknya pinjaman," kata Suahasil di Gedung DPR, Senin (25/9).

Sementara anggaran Rp 3,5 triliun triliun, akan difokuskan untuk membiayai alutsista dan alat material khusus (alamatsus) yang diproduksi industri pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Saat ini, Kemhan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mencatat daftar pembelian dalam daftar kegiatan prioritas pinjaman dalam negeri (DKP PDN) 2018. Nantinya daftar ini akan difinalkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk dijadikan bagian dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam pengadaan proyek strategis.

Daftar pembelian itu juga nantinya akan didalami dalam rapat panitia kerja (Panja) antara pemerintah dan Banggar DPR mengenai belanja negara dalam RAPBN 2018. "Ini bagian RKP dalam pengadaan proyek strategis. Nanti akan difinalkan, di panja belanja. Juga bisa didalami lagi kebutuhan alutsista yang dibutuhakn Kemhan," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon