Pemerintah Waspadai Dampak Gejolak Harga Komoditas Terhadap Setoran PNBP



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada semester II-2023 hanya akan mencapai Rp 213,7 triliun. 

Prognosis ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian PNBP semester I-2023 yang berhasil menyentuh angka Rp 302,1 triliun.

Namun, pemerintah memperkirakan kinerja PNBP pada tahun ini akan mencapai Rp 515,8 triliun atau melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 441,4 triliun.


Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan, pihaknya akan tetap mewaspadai dampak naik turunnya harga komoditas ke setoran PNBP.

Baca Juga: Sri Mulyani Optimistis Penerimaan Pajak 2023 Bakal Cetak Hattrick

"Kita mewaspadai kemungkinan akan penurunan (harga komoditas). Walaupun beberapa terakhir ini minyak naik. Ini memang komoditas susah sekali untuk diprediksi walaupun kita terus berusaha," ujar Isa dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (12/7).

Oleh karena itu, ketika harga komoditas mulai mengalami moderasi, maka pemerintah akan mengoptimalkan jenis PNBP dari sektor lain guna menjaga setoran PNBP ke kas negara. 

Apalagi pemerintah optimis bisa mengejar target sebesar Rp 441,4 triliun bahkan berdasarkan outlook bisa menembus angka Rp 551,8 triliun.

"Dari Rp 450 triliun ke Rp 515 triliun ini kan lumayan (signifikan) pada saat harga-harga komoditas mulai termoderasi, kita juga optimalkan apa yang bisa kita optimalkan," katanya.

Pemerintah optimis, setoran PNBP sampai akhir tahun ini akan tetap didorong oleh sektor SDA nonmigas terutama mineral dan batu bara serta peningkatan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga: Pemerintah Dorong Masyarakat Belanja Produk Dalam Negeri

Nah, penerimaan dividen BUMN tersebut diproyeksikan akan memberi dampak positif pada capaian PNBP sehingga akan melampaui targetnya dalam APBN. 

Sementara itu, kinerja penerimaan PNBP SDA migas dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) diproyeksikan akan menurun seiring dengan tren penurunan harga minyak mentah (ICP) dan harga komoditas CPO.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi