KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah masih mewaspadai potensi kenaikan harga minyak mentah global ke depan, dan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Meski menyumbang tambahan penerimaan, kenaikan harga minyak juga menambah belanja negara, terutama anggaran subsidi energi, serta laju inflasi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, harga minyak mentah jenis Brent melonjak 14,3% secara year to date (ytd) sejak Januari hingga April 2024. Hanya per April, harga minyak Brent tercatat US$ 88 per barel, turun setelah sempat menyentuh level US$ 90 per barel.

Wamen BUMN Pastikan Kesiapan Stok Uang Menjelang Lebaran

Baca Juga: Kemenkeu Sudah Salurkan Belanja Negara Rp 611,9 Triliun Hingga Maret 2024

Sementara harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate(WTI) di level US$ 84,2 per barel pada April 2024. Walau lebih rendah dari Brent, kenaikan harga minyak WTI juga melesat tinggi, mencapai 17,5% secara ytd sejak Januari hingga April 2024.

"Jadi, memang ada kecenderungan rambatan kenaikan harga minyak dalam satu tahun atau antara Januari 2024 sampai Maret bahkan April ini. Dan, ini tidak bisa dipungkiri karena ada tekanan dari geopolitik di Timur Tengah," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (26/4).

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan tetap waspada terhadap kemungkinan lonjakan harga minyak global. Walaupun di sisi lain, ada juga potensi konflik antara Iran dengan Israel mereda.

Baca Juga: BI Rate Naik Ke Level 6,25%, Diharapkan Bisa Tekan Biaya Impor

Untuk diketahui, dalam APBN 2024, pemerintah mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia alias Indonesia crude price (ICP) sebesar US$ 82 per barel. Artinya, pergerakan harga minyak mentah global saat ini masih di atas asumsi ICP.

Sementara berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2024 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel, maka akan menyumbang defisit anggaran mencapai Rp 6,2 triliun.

Bisa Dilonggarkan

Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang APBN, Menteri Keuangan memang diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian anggaran subsidi. Pada 2023 lalu, misalnya, Menteri Keuangan melakukan penambahan anggaran subsidi, sejalan dengan kenaikan harga minyak global.

Isa bilang, kenaikan ICP sekaligus pelemahan nilai tukar rupiah memang bisa meningkatkan penerimaan negara. "Ini bisa menjadi keleluasaan Menteri Keuangan untuk melonggarkan anggaran subsidi," katanya. Sayangnya, Isa masih enggan menyebutkan skenario pemerintah soal ini.

Baca Juga: Pemerintah Percepat Revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang BBM Bersubsidi

Adapun per akhir Maret 2024, pemerintah telah merealisasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 27,9 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 lalu yang tercatat Rp 24,5 triliun.

Perinciannya, untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 2,81 juta kilo liter, subsidi LPG tabung 3 kilogram yang sebanyak 1,33 juta metrik ton (MT), dan subsidi listrik untuk 40,2 juta pelanggan.

Sedangkan sepanjang tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi mencapai Rp 189,1 triliun, naik 15,09% dibanding realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 164,3 triliun.

Tapi, anggaran subsidi pada akhir tahun ini berpotensi membengkak lantaran pemerintah sebelumnya juga telah memutuskan untuk menahan harga BBM hingga Juni mendatang, selain akibat kenaikan harga minyak imbas ketegangan Iran dan Israel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli