JAKARTA. Pemerintah yakin pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016 akan tetap bisa dilakukan pekan ini, 30 Oktober 2015. Sebab pembahasan RAPBN 2016 antara panitia kerja (Panja) pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) sudah rampung.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani bilang, Panja A telah menyepakati asumsi makro, penerimaan, pembiayaan, dan subsidi. Adapun, Panja B sepakat belanja pemerintah pusat, dan Panja C menyepakati transfer daerah dan dana desa.

Dengan begitu pengesahan RAPBN 2016 tinggal menunggu kesepakatan Menteri Keuangan dengan Banggar. "Tinggal menunggu rapat kerja dengan Banggar. Gongnya dengan Menkeu untuk kesimpulan dari Panja-Panja," kata Askolani, Selasa (27/10).

Pengesahan RAPBN 2016 sebenarnya telah molor dari target pemerintah sebelumnya, yaitu Kamis pekan lalu (22/10). Molornya pengesahan APBN 2016 karena belum rampungnya pembahasan anggaran kementerian dan lembaga di komisi terkait.

Askolani mencontohkan, rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAL) Kementerian Keuangan saja baru dilakukan antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI Jumat (23/10). Selain Kemkeu, anggaran kementerian mana yang masih mengganjal? Askolani tidak mau menyebutkan. "Masih ada waktu pembahasan sampai Rabu (28/10)," katanya.

Wakil Ketua Banggar DPR Said Abdullah juga mengatakan, sudah ada kesepakatan antara pihaknya dengan pemerintah terkait anggaran belanja di setiap kementerian.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan, pemerintah akan menggelar rapat kerja dengan Banggar DPR untuk menetapkan angka dalam postur RAPBN 2016 Kamis besok (29/10). Dengan begitu maka pengesahan APBN 2016 akan bisa dilakukan 30 Oktober 2015.

Pengaruhi tender

Seperti diberitakan KONTAN, Senin (26/10). Salah satu komisi DPR yang belum puas dengan pembahasan RAPBN 2016 adalah Komisi IV yang membawahi Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, komisinya telah mengirim surat ke Banggar untuk menanyakan pemangkasan anggaran kementerian mitranya.

Selain anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipotong Rp 187 miliar menjadi Rp 3,5 triliun, Komisi IV juga menanyakan pemotongan anggaran KKP sebesar Rp 2 triliun dan Kementerian Pertanian senilai Rp 1,35 triliun.

Ketidakpuasan sejumlah komisi DPR ini dikhawatirkan membuat pengesahan RUU APBN 2016 dalam rapat paripurna DPR pada 30 Oktober 2015 terganjal.

Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih berharap pengesahan RAPBN 2016 bisa segera dilakukan, jika tidak maka anggaran 2016 tidak akan terserap maksimal. "Pemerintah juga telah menargetkan realisasi belanja sejak 1 Januari 2016," katanya. Keterlambatan pengesahan APBN 2016 akan mempengaruhi tender proyek di kementerian lembaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia