KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Akhir pekan, Sabtu (20/1) ini semestinya menjadi hari yang membahagiakan bagi Donald Trump. Tepat setahun perayaan menjabat selaku Presiden Amerika Serikat (AS).

Sayangnya, perayaan yang rencana berlangsung di kediaman pribadinya di Mar-a-Lago, Florida terancam batal. Menyusul gagalnya kata sepakat di Kongres dan pemerintah mengenai anggaran pemerintah untuk 2018 pada Jumat (19/1)

Dampaknya, pemerintah Amerika Serikat terpaksa menutup sementara layanan publiknya terhitung hari ini. Dalam penutupan sementara layanan publik, para pekerja "esensial" yang berurusan dengan keselamatan publik dan keamanan nasional akan tetap bekerja.

Itu mencakup lebih dari 1,3 juta orang yang bertugas aktif di militer yang harus bekerja namun tidak dibayar sampai pendanaan diperbarui, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Pemerintahan Trump segera menyalahkan Demokrat. "Malam ini, mereka menempatkan politik di atas keamanan nasional, keluarga militer, anak-anak rentan, dan kemampuan negara kita untuk melayani seluruh rakyat Amerika," kata Gedung Putih dalam satu pernyataan.

Pemerintahan Trump menyatakan tidak akan membahas imigrasi sampai pemerintahannya selesai dan berlanjut lagi.

"Ketika Demokrat mulai membayari pasukan bersenjata dan responder pertama, kami akan membuka kembali negosiasi mengenai reformasi imigrasi," kata pernyataan itu.

Asal tahu saja, baik Demokrat dan Republik berselisih paham mengenai satu produk legislasi: Penangguhan Tindakan bagi Imigran Anak-anak (DACA). DACA adalah program perlindungan bagi imigran anak-anak, atau Dreamer, yang datang ke AS.

Program tersebut diciptakan di era Presiden Barack Obama pada 2012 untuk melindungi sekitar 700.000 Dreamer di sana. Namun, pada September, Trump memutuskan untuk menghentikan program tersebut, dan mengumumkan DACA bakal berakhir Maret 2018.

Senat dari kubu Demokrat menyatakan siap meloloskan anggaran yang diajukan pemerintah jika DACA dilanjutkan.

Namun, rencana tersebut ditentang oleh Trump. "Demokrat menginginkan imigran ilegal dan memperlemah perbatasan," ujarnya dikutip oleh Reuters.

Republik sebagai partai penguasa berusaha melobi Demokrat dengan mengajukan perpanjangan Program Asuransi Kesehatan Anak-anak (CHIP) selama enam tahun ke depan.

Editor: Yudho Winarto