KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Joe Biden mengajukan usulan kepada Rusia untuk memperpanjang perjanjian New START selama lima tahun lagi. Dilansir dari
Washington Post (21/1), pemerintah AS yakin bahwa langkah tersebut hampir pasti akan disambut baik oleh Rusia dan NATO sebagai sekutu utama AS. New START (Strategic Arms Reduction Treaty) merupakan kesepakatan antara AS dan Rusia yang disahkan pada tahun 2010 lalu oleh Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.
Kesepakatan ini dibuat secara khusus untuk membatasi jumlah senjata nuklir strategis AS dan Rusia. Melalui New START, kedua negara berharap perlombaan senjata nuklir bisa dihindari. Penasihat Keamanan Nasional Biden, Jake Sullivan, berencana menyampaikan proposal perpanjangan tersebut kepada duta besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, pada Kamis sore waktu setempat, sebelum didiskusikan lebih lanjut oleh pemerintahan di Kremlin.
Baca Juga: Kesepakatan rampung, UEA borong jet tempur F-35 dan drone MQ-9 Reaper dari AS Rencana AS ini turut disambut baik oleh NATO sebagai sekutu dekat AS di bidang pertahanan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta kedua negara untuk segera memperpanjang masa perjanjian, bahkan memperluas cakupannya. "Kita seharusnya tidak berakhir dalam situasi tanpa batasan pada hulu ledak nuklir, sebelum New START akan kadaluwarsa," ungkap Stoltenberg.
Stoltenberg menggarisbawahi bahwa perpanjangan New START adalah awal dari upaya NATO ntuk lebih memperkuat kontrol senjata. Perjanjian New START akan habis masa berlakunya pada 5 Februari 2021 mendatang. Sejak mulai berlaku pada tahun 2010, perjanjian ini telah membatasi setiap negara untuk memiliki tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir. Di masa pemerintahan Donald Trump, AS sempat memandang New START sebagai sebuah perjanjian yang merugikan. Trump meminta agar China juga dilibatkan dalam perjanjian tersebut, meskipun hingga saat ini China masih menolaknya. Melalui kebijakan Biden yang baru, perpanjangan masa berlaku New START hampir dipastikan bisa terjadi. Namun Biden mengisyaratkan selama kampanye bahwa ia tidak akan mengubah isi perjanjian, termasuk menambahkan negara lain ke dalamnya.